Meski memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah, namun wilayah kepulauan khususnya yang berada di perbatasan antar negara, ternyata adalah yang paling rentan dengan kegiatan ilegal.

Demikian dikatakan Wagub Sulut, Freddy Harry Sualang. Menurutnya, keberadaan wi-layah kepulauan, khususnya Sangihe dan Talaud di Sulut, menjadi ujung tombak kean-dalan Indonesia di kawasan Asia Pacific.
“Namun demikian, dari kon-disi ini telah melahirkan tan-tangan yang cukup berat dan kompleks. Sebab, wilayah ini menjadi rentan terhadap ke-giatan-kegiatan ilegal seperti penyelundupan barang, tran-sit poin bagi alur lalu lintas teroris, illegal fishing maupun transshipment bagi kapal nelayan asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia,” paparnya usai menghadiri HUT ke-583 Kabupaten Kepu-lauan Sangihe.
Karena itu, guna menyikapi kondisi tersebut, kemampuan responsif dan antisipasi akan sangat menentukan dalam meminimalisir berbagai ke-mungkinan terjadinya kegiat-an ilegal yang dapat meru-gikan perekonomian dan ke-amanan bangsa Indonesia. 
“Untuk memperkuat status hukum terhadap eksistensi pulau-pulau terluar di Sulut tersebut, pada tahun 2007, pemprop dan Departemen Dalam Negeri serta kabupa-ten/kota yang memiliki pulau telah melakukan verifikasi serta pembakuan nama pulau di PBB. Langkah ini secara langsung turut memperkuat kedaulatan negara kita. Ter-utama untuk pulau terluar yang berbatasan dengan ne-gara tetangga Filipina,” ung-kapnya kembali.
Di sisi lain, terkait dengan sulitnya letak geografis Kabu-paten Kepulauan Sangihe, ter-nyata juga membawa dampak bagi kesejahteraan rakyat. Khususnya yang berkaitan dengan ketersediaan pangan. “Untuk mencukupi ketersedi-aan bahan pokok serta bahan kebutuhan strategis lainnya. Terutama dalam musim ge-lombang sering menimbulkan kelangkaan yang sangat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Sehingga dibu-tuhkan terobosan agar masya-rakat mendapatkan akses pu-blic service,” tandasnya.(eda)