Alih fungsi Balai Penelitian Kelapa (Balitka) yang bakal dijadikan sebagai areal pacuan kuda oleh Pemkot Manado, ternyata dilakukan tanpa melibatkan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) yang berada di Bappeda Pemprop Sulut. Padahal, intansi ini yang melakukan pengkajian serta penentuan kelayakan pemanfaatan lahan. 

“Bila jauh-jauh hari BKPRD telah dilibatkan, mungkin per-soalan ini tak bakalan menjadi rumit,” ungkap Kasubid Tata Ruang dan Tata Guna Tanah Bappeda Pemprop Sulut Her-man M Koessoy ST MT kepada wartawan, Jumat (01/02) ke-marin.
Kejadian ini memang sangat disesalkan. Sebab, areal yang disetujui oleh pemprop yang se-belumnya telah dikonsultasi-kan ke Menteri Pertanian (Men-tan) yakni blok 1, 3 dan 5. Na-mun justru yang akan dialih-fungsikan dan sudah digusur adalah blok 2, 4 dan 6. 
“Sebenarnya sesuai dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah-red) Pemkot Manado yang lama, lahan Balitka meru-pakan lahan perkebunan dan budidaya tanaman kelapa. Te-tapi setelah direvisi, kendati be-lum ditetapkan melalui perda, lahan Balitka dijadikan sebagai sarana penunjang olahraga. Dan bagi Pemkot Manado, upa-ya ini tidaklah salah. Sebab pa-da dasarnya, pertama pemkot telah mengajukan permohonan pada pemprop dan kedua wila-yah ini berada pada kewenang-an Pemkot Manado. Nah, kalau sekarang menjadi bermasalah hal itu, karena kurang melaku-kan koordinasi saja,” katanya.
Sementara itu, keprihatinan terhadap alih fungsi lahan Ba-litka yang dijadikan areal pacu-an kuda, ternyata turut diung-kapkan para ahli dan peneliti Deptan RI, Leonardo yang me-wakili para ahli dan peneliti me-ngatakan bahwa pihaknya te-lah melayangkan surat ke Men-teri Pertanian RI, agar rencana ini digagalkan.
“Penelitian dunia perkelapaan tersebut telah dilakukan sejak tahun 70-an hingga sekarang ini yang didanai lewat APBD maupun loan dari Bank Dunia,” ujarnya, Jumat (01/02).(eda)