HANYA SATU UNTUK SEMUA

 

 
NEWS CATEGORIES

 

Alamat: Kompleks Ruko Megamas, Blok IB No. 38, Manado
Telp: (0431) 879799 Fax: (0431) 879795 (Redaksi), (0431) 879790 (Marketing)

Head Lines News

05 Februari 2008

Pindahkan Ibukota Negara 


Buntut kekacauan transpor-tasi darat mau pun udara yang terjadi di Jakarta akibat banjir, membuat sejumlah kalangan mendesak lagi agar ibukota negara dipindahkan saja dari Kota Jakarta. Pemin-dahan ibukota dinilai bukan suatu hal yang tabu. Namun untuk melaksanakannya, pemerintah perlu melakukan studi kelayakan yang matang.
Hal tersebut dikemukakan anggota Komisi I DPR RI, Al Muzzammil Yusuf di Jakarta, Senin (04/02), menanggapi adanya usulan pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke tempat lain yang memadai. “Perpindahan ibukota negara bukan hal tabu, sebagaimana banyak negara sudah mela-kukannya dengan berbagai pertimbangan,” katanya. Be-berapa pertimbangan yang dapat dijadikan alasan untuk memindahkan Ibukota Ja-karta ke tempat lainnya, me-nurut Al Muzzammil, antara lain karena Jakarta sangat semrawut tata kotanya, terutama urusan transportasi dan perumahan.
“Demikian pula masalah kepadatan penduduk dan persoalan banjir yang tak kunjung selesai,” katanya. Ia mencontohkan, pemerintah bisa melakukan pemisahan pusat pemerintahan dengan pusat bisnis seperti yang dilakukan Amerika Serikat dan Malaysia. Pusat pemerin-tahan AS berada di Washing-ton, dengan pusat bisnis di New York, sedangkan pusat pemerintahan Malaysia ber-ada di Putrajaya, dengan pusat bisnis di Kuala Lumpur.
“Zaman Belanda berkuasa dulu, Bogor menjadi tempat gubernur jenderal atau pusat pemerintahan dan Batavia (sekarang Jakarta) menjadi pusat dagang,” katanya. Namun demikian, kata Al Muzzammil Yusuf, untuk kondisi sekarang, pemerintah harus melaksanakan studi kelayakan (feasibility study) yang matang sebelum memu-tuskan untuk memindahkan ibukota negara.
Untuk itu, katanya, peme-rintah perlu mengundang masukan dari berbagai pihak. “DPR dan DPD juga bisa melakukan hal yang sama sehingga pada akhirnya bisa disahkan dengan peraturan perundang-undangan agar menjadi solusi yang bisa diterima oleh semua pihak,” katanya.(rmc/*)

  
© Copyright 2003 Komentar Group. All rights reserved. webadmin