Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan mengawal jalannya roda pemerintahan Pemprop Sulut dalam mewujudkan manajemen pengelolaan keuangan daerah yang makin transparan, akuntabel dan tentunya tetap mengacu pada asas-asas penyelenggaraan pemerin-tahan yang baik dan bersih. 

Demikian dikatakan Kepala Perwakilan BPKP Sulut, Bam-bang Utoyo Ak MSi ketika memberi komentar soal kepe-mimpinannya menggantikan posisi Drs Nuredy. “Sebagai internal auditor, BPKP ber-tanggung jawab kepada bupa-ti, walikota, gubernur dan presiden. Dengan demikian, apa yang kita laporkan bukan untuk dikonsumsi oleh pu-blik. Karena itu, untuk men-capai maksud tersebut, kita berkomitmen untuk mening-katkan SDM (Sumber Daya Manusia-red) akuntan BPKP yang handal untuk kemudian akan kita tularkan pada pe-merintah,” ujarnya, Rabu (06/02). 
Diakuinya, hal tersebut bu-kan pekerjaan mudah, perlu waktu untuk melakukannya. Namun ini bukan menjadi hambatan. “Tetapi justru menjadi tantangan supaya dapat mewujudkan tata lak-sana atau sistem organisasi yang baik terutama dalam mengambil keputusan,” pa-parnya usai dilakukan pelan-tikan, di ruang Huyula Pem-prop Sulut Rabu, (06/02).
Dikatakan Utoyo, apa yang dilakukannya tidak lain ha-nya melanjutkan pekerjaan yang sudah dilakukan oleh Nuredy, antara lain sistem pe-ngelolaan keuangan daerah, yang sudah berdampak cu-kup baik, seperti perubahan pola pikir hingga pelaporan keuangan yang dapat dilihat dari hasil pembangunan yang sudah direalisasikan. 
“Untuk mewujudkan peme-rintahan yang baik dan ber-sih, BPKP siap untuk membe-rikan dukungan, terutama dalam menemukan konsep dan model yang tepat dalam mengeliminir dan menghi-langkan penyakit birokrasi. Karena itu, target kita di ta-hun 2008 ini adalah memba-wa pemprop dalam pencapai-an opini wajar tanpa penge-cualian,” katanya menambah-kan.(eda)