NEWS PAPER | HARIAN KOMENTAR

Pelaksanaan Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) Partai Golkar (PG), menurut Ketua Pengurus Kecamatan (PK) Partai Golkar Tomohon Barat, Joppy Kalesaran sebe-narnya tidak akan terjadi, jikalau Ketua PG Tomohon mengundurkan diri secara gentle.

Padahal, kata Kalesaran, niat untuk mundur dari jabatan se-bagai Ketua DPD II PG Kota To-mohon, sudah bulat. Tetapi en-tah mengapa sampai Pdt Tonny Kaunang STh yang kerap di-sapa Toka, tidak juga mundur, sehingga Musdalub PG Tomo-hon tak terelakkan lagi. �Bebe-rapa waktu lalu Pak Tonny Kaunang (Ketua DPD II PG To-mohon, red) sudah menyata-kan sikap siap mundur,� tukas Kalesaran yang saat itu didam-pingi Legislator PG Tomohon, Renata Ticonuwu STh.
Tetapi, lanjut Kalesaran, sikap mundur dari jabatan itu tidak dipertegas dengan keseriusan-nya untuk membuat surat atau apapun. �Sikap beliau tak diser-tai dengan surat pernyataan. Dalam hal ini hanya secara li-san, tanpa pengunduran diri se-cara tertulis. Alasan ini mem-buat kami (5 PK PG Tomohon, red) langsung meminta perlu ada musdalub,� pungkasnya.
Kalau saja upaya pengundur-an diri itu sudah tertulis, aku Kalesaran, hampir pasti per-masalahan Musdalub takkan sampai ke DPP.
Namun kini, perkembangan dan wacana Musdalub sudah diseriusi DPP dengan mengge-lar rapat pleno yang di gelar di Slipi, baru-baru ini. Dan kalau-pun, papar Kalesaran, DPP me-ngundang bahkan memanggil Lima Ketua PK Partai Golkar (PG) di Kota Tomohon ke DPP, kami telah siap untuk membe-rikan keterangan mengapa sampai kami menghendaki ada-nya Musdalub PG Tomohon.
�Jika hasil rapat pleno DPP adalah memanggil para Ketua PK PG Tomohon, tentunya ka-mi mendukung dan meres-ponsnya. Saya dan teman-te-man sesama Ketua PK sudah siap ke DPP untuk memberi ke-terangan,� tambah Kalesaran.
Sementara itu, dari informasi yang diterima koran ini me-nyebutkan, pemanggilan lima PK PG Kota Tomohon ke DPP adalah upaya dari Pdt Tonny Kaunang untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah ataupun membuat pelang-garan berat terhadap partai. �Sebenarnya, lima PK PG itu ju-ga harus membertimbangkan bentuk pelanggaran dari Kau-nang. Dan sepengetahuannya, Kaunang tidak melakukan pe-langgaran atau kesalahan da-lam membimbing dan membe-sarkan PG Kota Tomohon, apa-lagi lima PK itu adalah kader dari Kaunang sendiri,� tandas salah seorang pemerhati politik yang meminta namanya tidak dipublikasikan.
�Tapi itulah politik. Kaunang juga sebenarnya harus legowo ketika lima PK menghendaki pe-laksanaan Musdalub. Tak perlu lagi melakukan pembelaan diri hingga ke DPP, yang pada akhir-nya hanya mempermalukan dirinya sendiri,� ucapnya.
�Beruntung saja kalau hasil pemanggilan lima PK PG untuk melaksanakan musdalub tidak dikehendaki DPP. Tapi kalau DPP mengisyaratkan musda-lub, pasti popularitas Kaunang akan tersandung. Bisa-bisa un-tuk tahun depan Kaunang ti-dak akan lagi dimasukkan se-bagai salah satu kader dari Ko-ta Tomohon ke DPR Propinsi ataupun DPR RI,� prediksinya.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPD PG Sulut, Drs Ferro Taro-reh pernah menyebutkan bah-wa dalam aturan, musdalub da-pat terjadi atas dasar usulan dua per tiga PK. Tetapi kalau su-dah 100 persen, musdalub tak bisa terhindari lagi. �Aturannya menyebutkan seperti itu,� tu-kas Taroreh, beberapa waktu lalu. Jika menganalisa apa yang diungkapkan Taroreh, praktis pemanggilan lima PK ke DPP hanya sebuah akal-akalan untuk lebih memuluskan atu-ran Musdalub. Karena yang pasti, kalau sudah lima PK me-ngusulkan Musdalub, itu tidak bisa terhindarkan lagi.(jok)