|
|
|
|
![]() |
![]() |
| Berita
Minahasa Selatan |
12 Februari 2008
|
|
Meski tender proyek belum
dilakukan
Sejumlah Paket Proyek Diduga
Telah Dikapling Oknum Pejabat
|
Ini mungkin sudah menjadi tradisi atau penyakit lama yang harus segera dibasmi di Kabupaten Minsel. Pasalnya, meski proses tender atau lelang proyek baik di Dinas Pekerjaan Umum (PU) maupun yang ada di bagian Pembangunan Pemkab Minsel masih bersifat pengumuman lelang, namun belakangan dilaporkan paket-paket proyek tersebut diduga sudah dikapling oknum-oknum pejabat tertentu.
Tak pelak, kalangan pengusaha atau kontraktor lokal yang merasa dirugikan dengan adanya permainan kotor itu berang dan angkat suara seputar aksi tersebut. Hal ini seperti diungkapkan sejumlah kontraktor asal Minsel yang meminta namanya tak dikorankan kemarin, dari bocoran yang diterima mereka jelang proses tender proyek di Kabupaten Minsel, ternyata dari sekian paket proyek yang ada di Dinas PU dan bagian Pembangunan Pemkab Minsel sudah dikapling atau dijatah oleh oknum pejabat kepada kroni atau pengusaha besar dari luar Minsel.
“Kalau kondisinya sudah begini, jelas proses lelang proyek nanti tinggal formalitas, karena sudah pasti pemenangnya sudah diketahui dikarenakan ini bukan rahasia umum lagi,” tandas dua orang kontraktor Minsel yang enggan menyebutkan identitasnya. Dijelaskan keduanya, aksi kapling proyek itu sudah berlangsung sejak Minsel berdiri. Bukti-buktinya seperti pengerjaan proyek kantor bupati, kantor DPRD hingga pembangunan RSUD Amurang yang ada di Desa Teep. Dimana para kontraktor lokal hanya bisa merenungi nasib mereka digusur kontraktor luar, yang diketahui hanya datang untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya.
Keluhan dan nada kecaman para kontraktor lokal ini langsung dibantah juru bicara Pemkab Minsel, Drs Benny Lumingkewas. Dugaan itu menurutnya tak mungkin terjadi karena untuk pekerjaan proyek pembangunan tahun 2008 ini Bupati Minsel Drs Ramoy Luntungan sudah berulang kali mengingatkan kepada para pejabat di Minsel, untuk tidak terjerumus dengan praktek monopoli proyek. Bupati selalu tegaskan ba`wa urusan demikian diserahkan sesuai mekanisme dan aturan yang jelas dan harus dibagikan kepada para kontraktor yang menjadi mata pencarian mereka.(pen)
|
|