Niat penjabat Bupati Mitra, Drs Albert Pontoh untuk maju dalam Pilkada Mitra mendatang, mendapat lampu hijau dari Wakil Gubernur Sulut, Freddy Harry Sualang. Menurutnya, adalah hal yang wajar bila Pontoh berkeinginan maju di pilkada, sebagai bagian penyaluran hak politiknya. 

Demikian dikatakan Sualang kepada sejumlah wartawan, Senin (11/02) kemarin. Kata Sualang, selama hal tersebut tak bertentangan dengan atur-an, maka tak masalah Pontoh maju di pilkada. “Silakan Pon-toh maju, itu adalah hak po-litiknya. Tetapi perlu diingat jangan sampai menabrak aturan,” tegasnya. 
Seperti diberitakan sebelum-nya, Pontoh telah menegaskan akan maju dalam Pilkada di Mi-tra 2008. Ia mengklaim, akan memasuki masa pensiun sebe-lum 23 Mei 2008 mendatang. 
“Sebagai penjabat bupati, saya taat pada ketentuan dan aturan yang ada. Bahkan sa-lah satu tugas saya adalah memberikan dukungan sepe-nuhnya agar pelaksanaan pil-kada ini dapat berjalan seperti yang diharapkan. Tetapi de-ngan melihat perkembangan dan proses demi proses dari tahapan pilkada yang akan berjalan ini rasanya akan mengalami keterlambatan sedikit. Sehingga kalau sebe-lum 23 Mei saya sudah pen-siun, tentunya hal ini tidak menjadi hambatan bagi saya untuk mencalonkan diri da-lam pilkada,” tukasnya. 
Sementara itu, dengan ada-nya lampu hijau dari Sualang, permintaan dan warning dari DPRD Sulut supaya penjabat di daerah pemekaran tetap pada komitmen tak akan maju di pil-kada, menjadi terabaikan. Se-belumnya, legislator Sulut me-warning keras penjabat bupa-ti/walikota di daerah pemekar-an, supaya tidak tergiur untuk menjadi bupati definitif. Meng-ingat sebelum dilantik menjadi penjabat kepala daerah, mereka telah berkomitmen untuk tidak ikut kompetisi dalam suksesi bupati definitif. 
“Kami hanya mengingatkan supaya penjabat bupati/wa-likota konsisten dengan ikrar yang dibangun sebelum dilan-tik menjadi penjabat. Kami terpanggil untuk mengingat-kan masalah ini, sebab ada in-dikasi kuat sejumlah penjabat bupati/walikota, akan berta-rung di suksesi pilkada. Pada-hal agenda pilkada masuk da-lam empat tugas rutin seorang penjabat,” ujar personel Komisi A DPRD Sulut, MF Manoppo, Pdt Belhein Ninia STh, FH Rende dan Olden Walonie.(ran)