Alamat: Kompleks Ruko Megamas, Blok IB No. 38, Manado Telp: (0431) 879799 Fax: (0431) 879795 (Redaksi), (0431) 879790 (Marketing)

 
Pengesahan Bolmong Selatan dan Timur (Bolsel-Boltim) yang masuk RUU 12 daerah pemekaran, terancam baru terlaksana sesudah Pemilu 2009. Pasalnya, ada kekha-watiran, jika dipaksakan sekarang ini, akan mengganggu penetapan dapil (daerah pemilihan) yang sudah ditetapkan KPU untuk Pemilu 2009. 
“Jangan sampai DPR putus-kan yang justru tidak bisa di-laksanakan karena ada Pemilu 2009,’’ tandas Ketua Komisi II DPR RI, EE Mangin-daan kepada Komentar di Jakarta, kemarin (12/02). Meski begitu, Mangindaan mengatakan, pembahasan pemekaran Boltim-Bolsel cs tetap jalan. Namun soal pe-ngesahannya, perlu disin-kronkan dengan dapil pemilu yang sudah ditetapkan KPU. 
“Intinya tergantung KPU un-tuk menentukan dapil. Jika sudah ditentukan, kita tidak berani ganggu lagi,” terangnya. Jika DPR mau ketuk pengesa-han RUU 12 daerah pemeka-ran, tetapi kemudian meng-ganggu pemilu, maka peres-miannya bisa dimundurkan. Namun atas persoalan ini, akan dikaji pihaknya. 
‘’Kita akan coba mengaturnya bagaimana. Sebab persoalan seperti ini belum pernah ada sebelumnya. Bisa saja peme-karan kita disahkan, tetapi tidak diresmikan sekarang, tetapi setelah pemilu,” tukas Mangindaan.
Di sisi lain, mantan Gubernur Sulut ini mengungkapkan, saran DPD RI agar RUU pe-mekaran diperlukan grand design dan sebagainya. Begitu juga permintaan pemerintah yang akan melakukan obser-vasi lapangan sebagai persya-ratan administrasi dengan mengacu PP 78. Selain itu, saran pemerintah, pengesahan pemekaran mewaspadai Pemi-lu 2009. 
“Yakni, jangan sampai kita putuskan justru tidak bisa di-laksanakan karena ada pemilu. Itu semua akan kita bahas ber-sama,” kilahnya. “Jadi proses keputusannya diperlukan ke-hati-hatian, jangan sampai tabrak menabrak.” Untuk itu, politisi dari F-PD ini berharap, masyarakat mengerti dan bersabar. “Saya mohon masya-rakat bersabar dan memahami. Ini kondisional,” kuncinya. 
Sebelumnya Mendagri Mardi-yanto mengatakan, pemerintah saat ini lebih memprioritaskan agenda pemilu. Ini mengin-dikasikan, pengesahan RUU pemekaran bakal dikesamping-kan dulu dan mendahulukan RUU Pemilu yang akan digol-kan 19 Februari nanti. 
Pada bagian lain, pernyataan Mendagri Mardiyanto soal tersendatnya rencana penge-sahan calon Kabupaten Boltim dan Bolsel, serta 10 calon daereh otonomi lainnya di ta-nah air yang Ampresnya sudah turun, memang langsung menimbulkan keterkejutan warga Bolmong, khususnya yang berasal dari dua calon daerah baru tadi. Mereka seakan tak percaya, perjua-ngan yang selama ini berjalan mulus, tiba-tiba tersandung oleh pernyataan Mendagri. 
“Masak Mendagri bilang bagitu? Selama ini kan proses-nya berjalan bagus dan lancar,” ungkap salah seorang warga asal Boltim yang berdomisili di Kotamobagu.
Mengantisipasi keterkejutan itu, Ketua Dekab Bolmong Hi Sunardi Sumantha SIP yang juga seorang petinggi dalam presidium pembentukan Ka-bupaten Boltim, menyam-paikan pernyataan peneduh bahwa apa yang dikatakan Mendagri tersebut merupakan dinamika. 
“Warga Bolsel dan Boltim sudah begitu yakin bahwa wilayah mereka akan segera disahkan tahun ini. Sehingga wajar kalau mereka kaget mendengar penyampaian Mendagri itu. Namun bagi ka-mi, hal itu merupakan dina-mika dalam perjuangan ini, dengan maksud agar warga Boltim dan Bolsel lebih terpacu dan termotivasi,” ungkap Om Ding, sapaan akrab Sunardi.
“Sebab dalam rapat segitiga antara DPD RI, DPR RI dan Depdagri kemarin (Senin, red) diputuskan semua mekanisme dari 12 calon daerah baru di Indonesia sudah jalan dengan baik. Juga telah mendapat rekomendasi positif dari DPD, sehingga saat ini DPR dan Depdagri sedang menyusun agenda kegiatan hingga sidang paripurna pengesahan,” imbuh Om Ding lagi.
Sementara tanggapan dari Bolsel, disampaikan tokmas setempat Hi Herson Mayulu SIP yang pekan lalu baru saja didaulat sebagai wakil ketua dewan. Bedanya dengan Om Ding, Herson tidak terkejut, melainkan hanya meluruskan pernyataan Mendagri. “Maksud Pak Mendagri itu bukan 12 daerah yang akan segera disahkan, tapi 15 calon daerah baru yang baru diusulkan tahun 2008. Masyarakat perlu mengetahui maksud tersebut, biar tidak bingung. Apalagi rapat segitiga kemarin, antara DPD, DPR dan Depdagri, telah menyepakati penjadwalan segera pengesahan 12 daerah baru yang diusulkan sejak 2007, termasuk Bolsel dan Boltim,” jelasnya.(zal/tus)