Agenda rolling pejabat eselon II yang dilaksanakan Pem-prop Sulut, Selasa (12/02) kemarin mencatat sejarah baru. Staf BPKP diangkat menjadi karo keuangan dan penjabat bupati daerah pemekaran menjadi Kepala Dinas Kehutanan.

Surat Keputusan Gubernur Sulut bernomor 821.2/BKD/SK/41/2008 tertanggal 11 Fe-bruari menyebut, jabatan Ke-pala Biro Keuangan yang sebe-lumnya dipercayakan pada Drs Oscar Wagiu sejak lima tahun lalu, kini posisinya ditempati salah satu staf dari BPKP pusat, Praseno Hadi Ak. Sementara Wagiu menempati jabatan ba-runya sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). 
Menariknya, Penjabat Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Drs HR Makagansa MSi, kini dipercayakan sebagai Kepala Dinas Kehutanan meng-gantikan Drs Arudji Mongilong. Sementara Mongilong, kini menempati jabatan Asisten I Bidang Pemerintahan meng-gantikan Drs Alvius Lomban MSi yang telah memasuki masa pensiun. Dan selanjutnya posisi Drs HJ Kondoy yang semula menjabat Kadispenda kini me-nempati posisi Kepala BPMPD.
Selanjutnya, Wakil Gubernur Sulut Freddy Harry Sualang yang berkesempatan melaku-kan pemberhentian dan peng-angkatan pejabat struktural eselon II ini, mengatakan bahwa rolling tersebut bila dilihat dari perspektif dinamika organisasi pemerintahan merupakan hal yang wajar. Lebih jauh Sualang juga mengatakan bahwa jabat-an baru yang dipercayakan pada kelima pejabat tersebut semata-mata untuk mengem-ban amanat pelayanan publik. 
Di sisi lain, Sekretaris Daerah Pemprop Sulut yang juga Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemprop Sulut, Drs Robby Ma-muaja ketika dikonfirmasi ten-tang penempatan staf BPKP pusat menegaskan bahwa lang-kah yang ditempuh Pemprop Sulut menunjukkan bahwa komitmen untuk mengelola keuangan daerah dengan benar-benar akuntabel dan transparan. 
“Di BPKP itu terdapat banyak stok akuntan. Di mana mereka sudah tahu dengan seluk beluk pemeriksaan keuangan dae-rah. Dengan demikian mereka akan mentransfer ilmu untuk diterapkan. Dan ini sudah se-suai ketentuan,” paparnya.(eda)