Alamat: Kompleks Ruko Megamas, Blok IB No. 38, Manado Telp: (0431) 879799 Fax: (0431) 879795 (Redaksi), (0431) 879790 (Marketing)

 
Sikap tegas terkait pemekaran ditunjukkan Partai Golkar di parlemen (Senayan). Menurut Ketua Fraksi Partai Gol-kar, Priyo Budi Santoso, pihaknya menginginkan adanya moratorium (penundaan atau pembatalan) pemekaran. “Kami ingin dilakukannya moratorium pemekaran,” tegas Priyo di Jakarta, Rabu (13/02).
Dia menjelaskan, Partai Gol-kar sudah memberikan garis dasar bahwa pemekaran ha-rus dilakukan secara selektif. Artinya, pemekaran tidak di-permudah dan juga tidak di-persulit. “Tapi, melihat kondi-sinya sekarang maka morato-rium adalah jalan terbaik,” cetus Priyo. 
Pada bagian lain, Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla memerintahkan wakil-nya di DPR, agar menolak pembentukan Propinsi Papua Barat Daya. Rencana peme-karan dari Propinsi Papua Barat itu terkesan buru-buru. “Beliau sebagai Ketua Partai Golkar akan memerintahkan seluruh anggota fraksinya untuk menolak Papua Barat Daya,” kata Ketua DPRD Papua Barat Jimmy Demianus Ijie.
Hal tersebut disampaikan Jimmy usai bertemu dengan Kalla di Kantor Wapres, Jln Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (13/02).
Jimmy menjelaskan, dalam pertemuan itu dirinya bersa-ma dengan pimpinan DPRD Papua Barat menyampaikan aspirasi dari rakyat Papua ter-kait rencana pemekaran wila-yahnya itu. “Kita minta agar wapres mendorong revisi ter-batas UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus dari pada mendorong terbentuk-nya UU baru. Alasannya, itu sama saja pemerintah mendo-rong bubarnya propinsi yang sudah ada,” jelasnya.
Menurutnya, para wakil rak-yat seharusnya mengevaluasi terlebih dahulu apa saja yang sudah diraih Papua Barat se-lama ini, dibandingkan mewa-canakan pemekaran daerah. “Apakah Papua Parat sudah signifikan? Itu perlu evaluasi. Ada semangat apa di DPR un-tuk mendorong Papua Barat Daya. Itu akan mengambil se-bagian besar wilayah Papua Ba-rat yang sudah ada,” bebernya. 
Jimmy mensinyalir, peme-karan wilayah ini muncul dari oknum-oknum yang kalah dalam pilkada. “Pemekaran supaya mereka bisa jadi ke-pala daerah,” ujarnya. Menu-rutnya, warga Papua sebenar-nya tidak alergi dengan peme-karan. “Kami sebenarnya ti-dak ingin jadi kelinci perco-baan. Itu justru mendorong percepatan pembangunan Papua,” pungkasnya. (mdc/dtc)