Alamat: Kompleks Ruko Megamas, Blok IB No. 38, Manado Telp: (0431) 879799 Fax: (0431) 879795 (Redaksi), (0431) 879790 (Marketing)

DIPEROLEH kabar sejumlah WNI yang mendiami daerah perbatasan telah direkrut Las-kar Wataniyah. Para WNI itu di-jadikan paramiliter di Malaysia. Mendengar informasi ini, Pa-sukan Komando Strategi Ang-katan Darat (Kostrad), siap me-ngerahakan pasukan untuk me-ngamankan wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia dari anca-man gerakan Laskar Wataniyah. Namun semua itu tergantung ke-putusan politik pemerintah.
“Kostrad memiliki salah satu divisi yang siap dikerahkan apa-bila diperlukan untuk menam-bah kekuatan di sepanjang perbatasan RI-Malaysia,” ujar Pangkostrad, Letjen TNI Geor-ge Toisutta, saat menjawab pertanyaan wartawan seputar peningkatan kekuatan yang 
terjadi di perbatasan, Kamis (14/02).
Kendati demikian, George mengaku tidak bisa seenaknya mengerahkan pasukan tanpa perintah dari pusat, yang ten-tunya harus berdasarkan lang-kah-langkah yang matang. Se-babnya, kostrad akan melaksa-nakan perintah tersebut setelah ada keputusan politik dari ke-dua belah pihak. “Intinya kita selalu siap, semua tergantung pada keputusan politik peme-rintah, kapan kostrad akan memperkuat wilayah perbata-san Indonesia dengan Malay-sia,” jelasnya.
REKRUT
Rekrutmen WNI sebagai Las-kar Wataniyah jika hanya untuk satpam, sebetulnya oke-oke saja. Tapi itu tetap harus seizin pemerintah RI. Nah, yang dikhawatirkan jika tujuannya untuk melawan negara sendiri. “Tujuannya harus ditanyakan, apa untuk melakukan penga-manan bersama di perbatasan, jadi satpam atau untuk tujuan yang konteksnya tidak bersa-habat sehingga mengganggu hu-bungan kedua negara,” tegas Gu-ru Besar Hukum Internasional UI, Prof Dr Hikmahanto Juwana. 
Jika tujuan rekrutmen WNI oleh Malaysia supaya laskar itu melawan negaranya sendiri, secara hukum internasional, jelas tidak diperbolehkan. “Tapi jika untuk sama-sama jaga perbatasan boleh saja,” ka-tanya. Namun yang menjadi persoalan, rekrutmen itu di-lakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan pemerin-tah Indonesia.
Sementara Menteri Pertaha-nan Juwono Sudarsono menga-takan, pemerintah akan mena-ngani secara serius masalah WNI yang jadi paramiliter di Ma-laysia. Diduga, mereka adalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di perbatasan yang sedang meng-anggur. “Pemerintah akan me-nangani dengan serius masalah ini. Dalam waktu dekat akan di-lakukan rapat gabungan antara Kementerian Polhukham dan Kementerian Perekonomian untuk membahas masalah ini,” kata Juwono.
Menurut Juwono, kemungki-nan adanya paramiliter atau warga negara Indonesia yang menjadi tentara Malaysia di daerah perbatasan adalah te-naga kerja Indonesia yang tinggal di perbatasan. Mereka (TKI) tidak punya pekerjaan dan ada tawaran dari Malaysia untuk menjadi tentara. “Akhirnya tawa-ran itu diterima. Jadi penyebab-nya adalah karena tidak ada kesempatan kerja di Malaysia. Jadi sifatnya TKI berseragam tentara,” jelasnya. Ketika ditanya berapa jumlah persis TKI yang dijadikan paramiliter oleh Ma-laysia tersebut. Juwono menga-ku tidak tahu jumlahnya. 
Sedangkan sumber pejabat TNI di Tanjungpura, Mayjen Tono Suratman membantah adanya WNI yang direkrut Laksar Wa-taniyah. ‘’Kami telah melakukan recheck bersama dengan pihak terkait yakni kantor imigrasi dan pejabat Malaysia. Dan kami tidak mendapatkan ada-nya WNI yang direkrut men-jadi anggota Laskar Watani-yah,’’ katanya.(mdc/dtc/art)