|
|
|
|
![]() |
![]() |
|
Berita
Politik dan Pemerintahan
|
16 Februari 2008
|
|
Penghematan APBD Jangan Buat Pemerintah Berhutang
|
Kepala Biro Keuangan Setdaprop Sulut, Praseno Hadi Ak menegaskan, saat ini pemerintah tengah menghadapi masa resesi, menyusul adanya kenaikan harga minyak dunia. Dan sebagai akibatnya, pemerintah menempuh kebijakan dengan cara melakukan penghematan dari 15 hingga 20 persen.
Langkah tersebut, menurut Pras sah-sah saja, dengan catatan tidak lebih dari 20 persen. Pasalnya, jika hal ini sampai terjadi, maka dapat dipastikan bahwa pembangunan tidak akan jalan. “Dengan adanya kenaikan harga minyak dunia ini, jelas mempengaruhi anggaran pemerintah. Sehingga langkah yang ditempuh adalah melakukan penghematan. Tetapi jika pengurangannya lebih dari 20 persen, hal ini secara langsung akan mengganggu realisasi pembangunan,” ungkapnya kepada wartawan, seraya menambahkan bahwa keanggotaan Indonesia dalam OPEC terkesan dipaksanakan.
Pras yang tidak lain adalah mantan staf BPKP pusat, ini mengatakan penghematan yang dilakukan melalui APBD Sulut tahun 2008, tidak dapat diberlakukan pada program-program yang menyentuh kebutuhan masyarakat. “Untuk melakukan penghematan jangan sampai diberlakukan pada program yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Sebab, kebutuhan masyarakat adalah prioritas,” tegasnya seraya menambahkan bahwa yang dihemat adalah program structural.
Sementara itu menyangkut keterbatasan APBD, Pras mewanti-wanti agar pemerintah tidak menempuh kebijakan dengan cara berhutang. Mekanisme ini dinilainya tidak tepat. Sebab, nominal hutang tersebut nantinya bakal menjadi beban masyarakat. “Karena itu, budget APBD yang digunakan harus sesuai dengan format dan peruntukkannya. Jangan sampai jadi hutang. Sebab, ini akan menjadi tanggungan masyarakat,” ungkapnya.
Di sisi lain, Pras menambahkan bahwa kinerja dalam menjalankan APBD, selama ini kurang menjadi perhatian dari para wakil rakyat yang duduk di DPRD. Padahal, kinerja itu merupakan hal yang paling penting. “Selama ini yang menjadi sorotan dari wakil rakyat masih terfokus pada penggunaan anggaran bukan akuntabilitas kinerja. Sehingga kesannya seringkali dipaksakan,” kuncinya.(eda)
|
|
