|
|
|
|
![]() |
![]() |
|
Berita
Politik dan Pemerintahan
|
18 Februari 2008
|
|
Kebijakan Anggaran Publik Harus
Perhatikan Pemberdayaan Perempuan
|
Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan (PP) Sulut, Ir Greety Sumayku mengatakan, sudah waktunya bagi peme-rintah untuk memperhatikan tentang gender budgeting atau penggalangan aspirasi perem-puan dalam kebijakan anggar-an publik pemerintah. Pertim-bangannya, selama ini perem-puan berada pada posisi yang termarginalkan dan tidak adil. Padahal, baik laki-laki mau-pun perempuan adalah mitra sejajar yang memiliki peran serta posisi yang sama dalam semua aspek.
Sumayku juga mengungkap-kan, dalam rangka memperi-ngati Hari Perempuan Sedu-nia, Biro PP akan melakukan konsolidasi mulai 1 Maret sampai 8 Maret mendatang, yang rencananya bakal di-rangkaikan dengan berbagai kegiatan seperti pelatihan jur-nalis perempuan, kampanye tentang pemberdayaan perem-puan, peningkatan kualitas hidup perempuan maupun pengetahuan tentang politik.
“Perlu diketahui bahwa ang-garan dalam responsif gender tersebut manfaatnya tidak saja terfokus pada perempuan tetapi juga laki-laki. Di mana dalam aspek gender budgeting itu meliputi partisipasi perem-puan dan laki-laki dalam upaya perencanaan, pelaksa-naan kegiatan serta monito-ring atau pengawasan,” tu-kasnya.
Selanjutnya dikatakan Su-mayku, gerakan gender tidak dimaksudkan sebagai upaya untuk merebut posisi laki-laki. Melainkan bagaimana upaya agar diskriminasi terha-dap perempuan dapat terkikis. “Hanya keadilan, itu yang se-benarnya diharapkan dengan gerakan gender. Sebab, pada dasarnya perempuan dan laki-laki memiliki kemampuan dan tanggungjawab yang sama,” katanya.
Di sisi lain, terkait dengan maraknya perilaku kekerasan yang berlaku di tengah masya-rakat, keluarga bahwa di tem-pat bekerja, sangat disesalkan oleh Sumayku, sehingga kata-nya dibutuhkan ketegasan ataupun penegakan aturan, agar hal ini tidak terus ber-langsung.(eda)
|
|