Alamat: Kompleks Ruko Megamas, Blok IB No. 38, Manado Telp: (0431) 879799 Fax: (0431) 879795 (Redaksi), (0431) 879790 (Marketing)

Pernyataan bernada kelu-han yang dilontarkan Rektor Unsrat Prof Dr LW Sondakh MEc, terkait perhatian Pem-prop Sulut yang dinilai ku-rang terhadap ‘Kampus Tu-mou Tou’ tersebut, ditanggapi bijak Gubernur Sulut Drs SH Sarundajang (SHS). 
Menurut SHS, masalah ini tidak perlu dibesar-besarkan. Pertimbangannya, pemprop dalam pengambilan kebija-kan, tidak pernah mengabai-kan campur tangan para aka-demisi. Oleh sebab itu, tidak tepat jika Pemprop Sulut dika-takan tidak melirik Unsrat. 
Lanjut gubernur, sesuai fakta yang ada, sebagian be-sar staf ahli yang ada di ling-kup Pemrop Sulut saat ini, adalah para dosen mau pun guru besar dari Unsrat. Demi-kian juga halnya dengan pani-tia kerja yang terlibat dalam World Ocean Conference (WOC), sebagian besar dari Unsrat. 
Sehingga sangat tidak etis jika diungkap dan diumbar le-wat publik bahwa pemda ti-dak memperhatikan potensi Unsrat. “Biarlah para dosen yang menilainya. Saya tidak menginginkan hal ini dipo-lemikkan,” ujar mantan Irjen Depdagri ini saat dihubungi kemarin (20/02). 
SHS menambahkan, peran akademisi bagi kelangsungan pembangunan di Sulut, ada-lah aset yang sangat berhar-ga. Dan kalau pun sampai per-soalan ini mencuat, dapat di-pastikan bahwa hal ini terjadi karena kurangnya koordinasi.
Secara terpisah, Anggota Ko-misi D DPRD Sulut, JO Bo-lang mengatakan, memang jika diukur dari alokasi ang-garan untuk Unsrat, memang tidak ada dalam APBD 2007 mau pun 2008. Namun Bolang justru melihat, Unsrat kurang mendapat sentuhan anggaran dari APBD, akibat kelalaian sendiri dengan membentengi diri dengan otonomisasi. 
“Mereka selalu berkelit bah-wa pemerintah daerah tidak perlu mencampuri urusan Unsrat yang sudah otonom. Padahal yang paling utama dalam persoalan ini adalah masalah koordinasi. Alokasi anggaran daerah tidak me-nyentuh Unsrat, justru dise-babkan tidak adanya koordina-si yang dibangun pihak Un-srat, padahal bantuan dana dari pemerintah daerah sa-ngat bermanfaat. Sebab itu akan meningkatkan pendidi-kan juga mempengaruhi kese-jahteraan para pegawai Un-srat sendiri,” tukas Bolang se-raya menambahkan, bahwa Unsrat harus berperan aktif dalam pembangunan daerah dan melibatkan diri dalam se-tiap perencanaan program pe-merintah. “Paling tidak Un-srat harus jadi dapur peme-rintah daerah,” tukasnya sambil menambahkan bahwa kucuran anggaran buat per-guruan tinggi swasta dan per-guruan tinggi negeri, layak mendapatkan alokasi angga-ran dari pemerintah daerah.
Di sisi lain, personel F-PDS DPRD Sulut, Yanny Kopalit dan mantan Ketua Partai De-mokrat, Drs DP Togas, mem-berikan outokritik terhadap Unsrat. Mereka memperta-nyakan pertanggungjawaban pungutan-pungutan yang di-bebankan kepada mahasiswa. Terlebih khusus pungutan di fakultas kedokteran, yang telah menjadi rahasia umum pungutan tersebut bervariasi dari Rp 50 juta sampai tem-bus ratusan juta rupiah. 
“Pada dasarnya permintaan bantuan memang positif. Na-mun seharusnya Unsrat ja-ngan cuma berteriak minta dana. Tetapi harus juga mem-pertanggungjawabkan pu-ngutan-pungutan yang dibe-bankan kepada mahasiswa. Bagaimana pun Unsrat adalah sekolah negeri yang harus memperhatikan keseimba-ngan sosial,” ujar Kopalit dan Togas yang membantah bahwa pemda tidak memperhatikan kepada Unsrat. “Keliru apabila pemerintah dikatakan kurang perhatian terhadap Unsrat. Sebab pada APBD 2006 ada pos bantuan yang diplot di Unsrat,” tukas mereka.
Seperti diketahui, dalam pi-dato pengukuhan guru besar lalu, Rektor Unsrat Prof Dr LW Sondakh MEc mengatakan, Unsrat kurang diperhatikan pemda. Indikasinya, dana yang diberikan minim dan setiap proses kebijakan publik di pemda, tidak melibatkan Unsrat secara institusi.(ran)