Alamat: Kompleks Ruko Megamas, Blok IB No. 38, Manado Telp: (0431) 879799 Fax: (0431) 879795 (Redaksi), (0431) 879790 (Marketing)

Buntut upaya penghematan besar-besaran yang dilakukan pemerintah, tidak saja meng-ancam kenaikan gaji PNS se-besar 20 persen tahun 2008. Namun anggaran seluruh de-partemen direncanakan akan ikut dipangkas sebesar 15 per-sen dalam APBN 2008. Tak ter-kecuali Departemen Pendidi-kan. 
Mendengar hal ini, F-PDIP DPR meminta pemerintah me-ninjau kembali rencana pe-motongan anggaran tersebut. Sebab akan banyak program di bidang pendidikan yang akan terbengkalai. “F-PDIP menolak rencana pemotongan anggar-an pendidikan sebesar 15 per-sen dari pagu anggaran APBN 2008. Karena akan membawa konsekuensi serius dari ter-tundanya program prioritas pendidikan,”cetus Ketua Kelompok Fraksi PDIP Komisi X DPR, Wayan Koster, dalam jumpa pers di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/02).
Selain menghambat pro-gram-program di bidang pen-didikan, pemotongan itu ber-potensi mendapat gugatan hukum dari masyarakat. 
“Ini berarti anggaran pendi-dikan 2008 dibawah 11 per-sen dari total APBN jika dipo-tong 15 persen. Padahal ama-nat UUD 1945, anggaran pen-didikan kita minimal 20 per-sen,” tegas Wayan.
Wayan menjelaskan, dengan pemotongan anggaran 15 per-sen, pagu anggaran pendidi-kan pada 2008 secara nomi-nal berkurang menjadi Rp 42,2 triliun. Padahal tahun 2007 jumlahnya sebesar Rp 49,97 triliun atau 12 persen dari APBN. Dampak lain dari pe-motongan ini adalah tertun-danya penuntasan program wa-jar 9 tahun yang harus selesai pada tahun ini dan program re-habilitasi gedung-gedung seko-lah yang rusak, serta program pendidikan murah yang berpi-hak pada rakyat miskin. “F-PDIP mendesak pemerintah meninjau kembali atau merevisi kebijakan tersebut,” pungkas Wayan.(dtc/zal)