Imbas penghematan APBD yang diberlakukan peme-rintah pada Tahun Anggar-an (TA) 2008 ini, mulai dira-sakan. Salah satu contoh-nya adalah pemangkasan anggaran untuk program Lembaga Usaha Ekonomi Produktif (LUEP) sebesar Rp 2 miliar.

Untuk TA 2008 ini, anggaran yang diberikan untuk pro-gram LUEP tinggal Rp 5 miliar, padahal sebelumnya di TA 2007, pemerintah mengu-curkan sekitar Rp 7 miliar. “Kita tidak dapat berbuat le-bih, karena ini adalah kebi-jakan dari pemerintah pusat. Konsekuensinya adalah rea-lisasi akan dilakukan lebih selektif,” ungkap Kepala Ba-dan Ketahanan Pangan (BKP) Sulut, Dr Ir Lucky Longdong MEd, Rabu (20/02) kemarin.
Dikatakan Longdong, pro-gram LUEP tersebut, diberla-kukan sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan dan keterpurukan petani. Sehingga dapat dipastikan bahwa dengan munculnya LUEP ini, para pelaku usaha, yang semula tidak memiliki dana dapat diberdayakan, sehingga mampu membeli hasil pertanian rakyat. “Pe-serta LUEP, berdasarkan data yang ada terdapat 32 kelom-pok yang tersebar di Bolaang Mongondow, Minahasa Sela-tan, Minahasa dan Minahasa Utara,” katanya.
Di sisi lain, menurut Long-dong, dalam hal pengemba-lian LUEP, sejauh ini dapat di-katakan berjalan cukup baik, kendati masih ada beberapa kelompok yang belum menun-jukkan upaya pengembalian dana. Dampak positif LUEP, paparnya, antara lain men-jaga stabilisasi harga hasil pertanian, terutama jagung. Sebab, dengan adanya pem-belian yang mengacu pada standar yang ditetapkan, maka harga tidak pernah anjlok. 
“Bantuan ini tidak dipungut bunga. Artinya, seberapa besar pinjaman, maka pe-ngembaliannya juga seperti itu. Hanya saja, mereka ter-ikat kontrak dengan nilai agunan sebesar 125 persen. Tetapi bagi peserta LUEP yang tidak menunjukkan itikad baik pada tahun 2007, maka untuk tahun 2008 tidak akan diberikan bantuan,” ujar-nya.(eda)