|
|
|
|
![]() |
![]() |
| Berita
Talaud,
Sitaro, Sagihe |
21 Februari 2008
|
|
Terpinggirkan kehadiran akademi keperawatan
Pemkab Harus Fasilitasi Nasib Lulusan SPK
|
Pemkab sangihe didesak agar tetap memfasilitasi atau
memikirkan nasib puluhan lulusan Sekolah Pendidikan
Keperawatan (SPK) yang hinga kini belum terekrut jadi PNS.
Pasalnya kehadiran akademi keperawatan di daerah ini seakan
mengubur harapan lulusan SPK yang tersebar di sejumlah
puskesmas dan Rumah Sakit Liungkendage Tahuna.
“Pemkab sepantasnya memfasilitasi keberadaan lulusan SPK yang
mulai tak diperhitungkan setelah munculnya lulusan akademi di daerah ini,” pinta unsure pemuda perbatasan Ridi Manikoe.
Manikoe menegaskan para lulusan SPK yang belum terekrut jadi PNS dan hanya berstatus diperbantukan pada lahan kerja pelayanan
kesehatan di daerah ini, harus diperlakukan secara adil dan
manusiawi. “Sebab dari segi kualitas dan pengalaman kerja,
para lulusan SPK ini justru dinilai lebih mapan menangani
tugas pelayanan kesehatan karena sudah dibekali dengan
pengalaman yang mereka dapatkan selama bertahun tahun
degan status diperbantukan,” ucapnya sembari menambahkan solusi sederhana yang harus disasati yakni statusnya diperjelas apakah dengan cara konrak atau PTT.
Kadis kesehatan Sangihe dr. Hanny Tandayu ketika dikonfirmasi mengemukakan, dirinya sebetulnnya sudah mengagendakan
program untuk memperjelas status lulusan SPK yang
jumlahnya kurang lebih 70 orang. Hanya saja, upaya
itu terhambat karena belum ada dukungan penuh dari pihak legislatif untuk meloloskan di APBD 2008.
Sebab menurutnya, jika para lulusan SPK ini disetarakan ilumnya lewat akademi dengan fasilitas pemda, para lulusan SPK ini harus sudah punya ikatan kontrak dulu dengan pemerintah. “Pokoknya
lulusan SPK ke depan ini akan tetap jadi prioritas demi perbaikan nasib mereka yang kian tak jelas mengingat hanya diperbantukan,” pungkas Tandayu.(med)
|
|
