|
|
|
|
![]() |
![]() |
| Berita
Minahasa Minut |
25 Februari 2008
|
|
Nilai Rondonuwu berlebihan
SPPD Sejumlah Pejabat Harus Dipertanggungjawabkan
|
Perjalanan dinas sejumlah pejabat yang disinergikan menghadiri persidangan Bupati Minahasa Utara Vonnie Panambunan pekan lalu dituntut agar dipertanggung-jawabkan. Di sisi lain Jubir Komite Rakyat Minahasa Utara Noris Tirayoh dan Ketua Gebrak William Lun-tungan menilai pernyataan Tokoh Minut Boy Rondo-nuwu yang sepertinya ‘membela’ kehadiran pejabat dipersidangan terlalu berlebihan.
“Kami tak mempermasalah-kan keberangkatan mereka, asalkan Surat Perintah Per-jalanan Dinas (SPPD) tersebut dapat dipertanggungjawabkan. SPPD itu kan digunakan untuk keperluan dinas. Soal statemen Tokoh Minut Boy Rondonuwu perihal kritikan beberapa elemen masyarakat yang menurutnya tidak punya kasih, itu terlalu mengada-ada. Kecaman terha-dap keberangkatan para petinggi Minut justru karena jiwa kasih dan dukungan pada pemerin-tahan Panambunan-Singal, yang jelas-jelas sempat kosong dan lumpuh karena hampir semua pejabatnya ke Jakarta,” tegas William.
Bahkan lanjut William, efek negatif dari ketidakhadiran se-jumlah pejabat Minut selang tiga hari tersebut yang dinilainya ‘se-ngaja meninggalkan tugas’ su-dah dirasakan warga. “Dimana pelayanan pada masyarakat betul-betul terbengkalai. Kalau hanya satu dua pejabat saja itu wajar tapi ini rombongan peja-bat. Bahkan menurut orang de-kat bupati, beliaupun ‘tidak menginginkan’ kehadiran se-jumlah pejabat yang terlalu la-ma di Jakarta, karena hal ini justru akan mengganggu roda pemerintahan dan pelayanan pada masyarakat Minut,” jelas William.
Mendukung pernyataan Willi-am, Noris Tirayoh pun berpen-dapat, pernyataan tokoh Minut Boy Rondonuwu adalah pernya-taan yang tidak bijak. “Kalau dikata yang mengkritik tidak punya kasih, lantas dimana ka-sih para pejabat sebagai pelayan masyarakat lantas ‘menelantar-kan’ masyarakat yang dipimpin-nya. Wajar jika kami menyuara-kan ini, tapi bukan berarti kami tak memiliki kasih. Kami memi-liki kasih untuk membangun Minut, dan kami juga mau koor-dinasi antar pejabat jalan. Coba saja jika Wakil Bupati tak pu-lang cepat, pasti telah terjadi ke-kosongan pemerintahan waktu itu,” tegasnya.
Di sisi lain Kabag Humas dan Protokol Jane Mendur mengata-kan, sepengetahuannya hanya ada enam pejabat yang hadir di persidangan waktu itu. “Yang saya tahu Ibu Sekda, Asisten satu, dua dan tiga, kabag Hu-mas dan protokol juga Kabag Sosial dari unsur eksekutif,” tukasnya. Sedangkan laporan Komentar, hadir juga petinggi legislatif seperti Sus Pangema-nan SPd, Drs Denny Wowiling MSi, Berty Togas dan elemen ma-syarakat lainnya.
Sebagai penengah, Tokoh Aga-ma Minut Pdt J Timbuleng MA mengatakan, peristiwa yang su-dah lewat tersebut layak diambil hikmahnya. “Masing-masing pi-hak punya alasan-alasannya sen-diri. Ini semua hanya masalah koordinasi pelayanan kepada ma-syarakat dan momen lalu meru-pakan pelajaran yang berharga agar ke depan, ada komunikasi, keterbukaan dan saling mengisi satu sama lain. Semua memiliki tujuan mulia. Saat ini tak perlu mencari kambing hitamnya siapa yang salah dan siapa yang benar, melainkan kita semua kembali berkaca bahwa peristiwa ini tak boleh terulang lagi,” katanya.(irv)
|
|