Alamat: Kompleks Ruko Megamas, Blok IB No. 38, Manado Telp: (0431) 879799 Fax: (0431) 879795 (Redaksi), (0431) 879790 (Marketing)

Jadwal pengesahan dua calon daerah baru di Bol-mong, Bolsel dan Boltim, ma-sih menuai polemik. Kera-guan pun mulai muncul, akankah bayi kembar kedua ini dapat dilahirkan pada bulan Maret dan April. Untuk menjawabnya, Ir Dwi Dharma dari Forum Multi Stake-holders Bolmong menawar-kan salah satu solusi, bahwa perlu dilakukan pressure 
terhadap pemerintah pusat, biar mereka menyadari beta-pa rakyat Bolmong begitu me-rindukan pemekaran.
“Soalnya kalau pengesahan Bolsel dan Boltim masih ter-tunda, sebut saja tak jadi di-sahkan pada bulan Maret atau April, maka penantian akan bertambah panjang. Se-bab pasti itu akan dilakukan usai pemilu, paling cepat tahun 2010.  Karena itu, saya pikir perlu ada pressure ke pe-merintah pusat agar 12 dae-rah yang ampresnya sudah turun, termasuk di dalamnya Bolsel dan Boltim, agar segera saja disahkan. Dan kami dari forum siap memberikan du-kungan,” tawar Dwi.
Ia pun membandingkan per-juangan pemekaran KK dan Bolmut dua tahun silam. Di mana karena gencarnya pres-sure masyarakat ke pemerin-tah pusat, akhirnya terealisasi juga. “Jadi selain upaya diplo-masi di tingkat elit, para tokoh masyarakat dan semua organi-sasi dari Bolsel dan Boltim serta Bolmong, perlu terlibat lang-sung,” katanya lagi.
Sementara itu, Ketua Panitia Pemekaran Bolmong Drs Djainudin Damopolii ditemui belum lama ini, tetap optimis kalau Bolsel dan Boltim akan disahkan medio tahun ini. Meski pun jadwal peresmian-nya masih akan tertunda sampai selesai Pemilu 2009. Untuk itu, Damopolii yang di-kenal dengan julukan Pang-lima Pemekaran Totabuan, mengimbau kepada seluruh masyarakat Bolmong agar tetap menjaga keamanan dan memelihara stabilitas. “Ja-ngan terlalu banyak berisik, karena bayi kembar kita akan segera lahir,’’ pesan dia ber-nada gurauan.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR EE Mangindaan me-ngatakan, Panja pemekaran 12 daerah pemekaran, termasuk di dalamnya Boltim dan Bolsel, akan disatukan dengan Sur-pres baru terhadap 14 kabu-paten/kota dan satu propinsi. “Panja Pemekaran kita satukan antar Supres 12 daerah dan 15 daerah,” tukasnya kepada koran ini di Jakarta. 
Diakuinya, untuk saat ini, komisinya mendapat beban tentang pembahasan pemilu. “Kita dikejar waktu agenda nasional yaitu pemilu. Jangan sampai kita terbuai karena penentuan pemekaran, sa-ngat mempengaruhi daerah pemilihan. Akibatnya, DPRD dan KPUD sendiri sendiri. Pergantian KPUD saja belum selesai. Seharusnya sudah di-atur. Jangan sampai kita pu-tuskan mengganggu KPU pusat dan daerah,” ungkap-nya. Kalau pun ada yang diputuskan, peresmiannya setelah pemilu, tambahnya. 
Secara terpisah, Ketua PAH I DPD RI, Marhany Pua me-nilai, pengesahaan pemekar-an Boltim dan Bolsel bakal molor. “Melihat pola pemba-hasannya seperti itu, penge-sahaan pemekaran Boltim dan Bolsel akan molor,” katanya.(tus/zal)