Ini mungkin menjadi PR (Pekerjaan Rumah) yang sangat berat dan harus dijalani jajaran Pemkab Minsel. Pasalnya, meski tahun 2008 ini sudah masuk bulan kedua atau akhir Februari, namun beredar kabar kalau sejumlah dana anggaran tahun 2007 silam baik yang ada di sejumlah SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) maupun yang diperuntukkan bagi desa/kelurahan melalui subsidi bantuan ADD (Alokasi Dana Desa) diperoleh informasi hingga saat ini belum terbayar alias macet.

Berangkat dari dugaan ini, se-jumlah elemen masyarakat Min-sel menduga bahwa kas Pemkab Minsel saat ini diduga dalam ke-adaan kosong. Hal ini seperti di-tuturkan sejumlah guru, tenaga kesehatan dan kumtua yang menemui sejumlah wartawan kemarin, di mana mereka sa-ngat keberatan dan menyayang-kan di mana hak serta dana bantuan mereka tahun 2007 lalu hingga saat ini mengalami penundaan pembayaran. Me-nurut mereka, dana anggaran tahun 2007 berupa DAK pen-didikan berjumlah Rp 6 miliar terpaksa harus mengendap di kas Pemkab Minsel, tanpa ada kepastian kapan dicairkan. 
Begitu juga yang dialami para tenaga kesehatan, di mana Tun-jangan Kinerja Daerah (TKD) mereka hingga sekarang tak per-nah dirasakan karena tertahan di pihak pengelola keuangan Pemkab Minsel. “Selama kami kerja tahun 2007 lalu, hak tun-jangan kami sepertinya diabai-kan Pemkab Minsel. Masakan sampai sekarang tak dibayar juga, jangan-jangan kas Pemkab Minsel sudah kosong,” beber gu-ru dan tenaga kesehatan Minsel yang meminta nama mereka tak dikorankan. 
Hal senada juga diungkapkan salah seorang hukum tua (kum-tua) di Minsel. Kata dia, meski bantuan ADD tahun 2007 sudah masuk tahap kedua, namun sampai sekarang belum juga di-realisasikan sepenuhnya. Oleh karena itu, mereka mengaku proyek pembangunan melalui ADD tahap pertama lalu dipas-tikan mubasir, akibat tak lang-sung dilanjutkan karena keha-bisan dana. “Meski ADD tahap dua dicairkan sekarang so pasti percuma. Pasalnya proyek tahap pertama lalu sudah terlanjur ru-sak dihantam hujan dan ben-cana alam lainnya,” ketus kum-tua tersebut. 
Menanggapi informasi ini, Kadis Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Pem-kab Minsel, Drs Boy Pandeiroth kepada Komentar Senin (25/02) kemarin membantah jika dika-takan kas pemkab Minsel ko-song. Dijelaskan Pandeiroth, keterlambatan pembayaran TKD hingga bantuan ADD bu-kan dikarenakan kesalahan pihaknya, melainkan itu dika-renakan keterlambatan atau lemahnya SKPD masing-masing memasukkan permintaan tagihan. Di mana, selain ada SKPD yang terlambat mema-sukkan permintaan juga ada SKPD yang tidak lengkap me-masukkan berkas sehingga otomatis harus dilengkapi lagi. “Siapa bilang kas Pemkab Min-sel sudah kosong. Kalau ko-song pasti roda pemerintahan akan mati. Jadi semuanya itu tak benar, pihak SKPD-lah yang lambat memasukkan per-mintaan tagihan,” tegas Pan-deiroth.(pen)