Polemik lambannya realisasi pembayaran TKD (Tunjangan Kinerja Daerah) serta ADD (Alokasi Dana Desa) oleh Pemkab Minsel, kurang mendapat respon kalangan Legislator Minsel. Tak pelak, sikap seperti ini langsung menjadi sorotan warga yang intinya mengaku kecewa melihat perilaku wakil rakyat demikian.

Seperti dikemukakan penga-mat pemerintahan dan politik Minsel, Drs Petrusius FY Mane-se, sikap seperti ini mengindi-kasikan kalau daya serap atas persoalan masyarakat dari ka-langan personel Dekab Minsel mulai mandul dan tak bertaji la-gi. “Bayangkan saja, semua pro-gram kerja Pemkab Minsel se-belumnya diketahui dan disetu-jui bersama dengan Dekab Min-sel. Namun kenapa ketika per-masalahan datang seakan-akan dewan tidur, dan tutup te-linga tidak ingin mengetahui de-ngan permasalahan yang diala-mi para pegawai, guru maupun kumtua,” tandasnya. 
Menurutnya, dalam melihat as-pirasi dan tuntutan warga se-perti yang datang dari pegawai dan Kumtua, sebenarnya para legislator Minsel harus peka dan menggunakan hak interpelasi dewan sebagai daerah otonom. Sebab dengan adanya kerugian hak dan kesejahteraan para pegawai dan kumtua, jelas ini mengundang keresahan. Dan bahkan dinilai menghambat pembangunan di Kabupaten Minsel secara menyeluruh. Oleh karena itu, sebaiknya melihat tuntutan itu para wakil rakyat yang terhormat di Gedung Goro-Goro bisa bertindak dan me-lakukan action secepat mungkin. Jangan membiarkan masalah itu meluas yang pada akhirnya menimbulkan aksi penyim-pangan yang merugikan semua pihak. 
“Selaku wakil rakyat, dewan harusnya berada dibelakang rakyat Minsel termasuk pega-wai, guru dan kumtua. Kenapa sudah banyak kasus yang ter-angkat, tak ada tanda-tanda de-wan turun tangan,” berang Ma-nese berapi-api. Sayangnya, Ke-tua Fraksi PDI-P Dekab Minsel Rommy Pondaag SH MH ketika ingin dimintai keterangan be-lum bisa berkomentar banyak. “Untuk sementara ini, saya no coment dulu,” ujar Pondaag.(pen)