Alamat: Kompleks Ruko Megamas, Blok IB No. 38, Manado Telp: (0431) 879799 Fax: (0431) 879795 (Redaksi), (0431) 879790 (Marketing)

 
Aksi penolakan yang dila-kukan PT Samudera Sentosa (SS) terhadap kedatangan Menteri Perdagangan RI, Ma-ri Elka Pangestu dan Waliko-ta Bitung Hanny Sondakh guna meninjau pabrik pe-ngalengan ikan tersebut, di-nilai sebagai bentuk pelece-han dan penghinaan terha-dap pejabat negara Republik Indonesia. 

Bahkan karena menteri ada-lah perpanjangan tangan dari kepala negara, maka penola-kan yang dilakukan PT SS lewat satpamnya, dianggap sebagai bentuk pelecehan terhadap Presiden RI. Demi-kian reaksi keras yang dilon-tarkan Ketua DPRD Bitung, Joundris Kansil SH MSi dan Ketua Komisi C DPRD Bitung, Jhon Dumais, Kamis (03/01). 
Dumais pun menegaskan, bahwa pihaknya akan mengu-sut penyebab penolakan ter-sebut, karena tindakan sema-cam ini sudah sangat keter-laluan, karena secara lang-sung telah mempermalukan masyarakat dan pemerintah Kota Bitung di mata peme-rintah pusat. 
“Catat! Bahwa DPRD Kota Bitung adalah lembaga peme-rintah yang sangat menghor-mati dan mendukung investor yang masuk di Kota Bitung, namun kami tidak setuju dan tidak sepaham apabila ada perusahaan ataupun investor yang tidak menghormati pe-merintah selaku aparatur ne-gara,” tandas Dumais.
Sementara itu, Walikota Bi-tung Hanny Sondakh dan Wakil Walikota Robert Lahindo melalui Kabag Humas Dan Tapem, Ferdinad Tangkudung SIP MSi menjelaskan, penola-kan ini merupakan sikap bo-doh dari pihak perusahaan. Karena seharusnya pihak pe-rusahaan lebih kooperatif de-ngan kunjungan menteri dan bukannya menolak. 
Selain itu, lanjut Tangku-dung, meski pun dalam agen-da kunjungan, menteri tidak dijadwalkan untuk meninjau perusahaan tersebut, namun selaku pelaku usaha yang ber-investasi di Kota Bitung, se-harusnya dengan beritikad baik menerima kehadiran menteri dan walikota bersama rombongan.
“Dan kalau pun tidak meneri-ma, maka pihak perusahaan haruslah mengutus delegasi atau pun pimpinan untuk men-jelaskan penyebab penolakan tersebut secara resmi, dan bukannya memerintahkan se-curity untuk menutup pintu gerbang, ini sudah sangat keterlaluan,” tandas Tangku-dung, sembari menambahkan bahwa Pemkot Bitung sampai saat ini belum mendapat pem-beritahuan resmi dari pihak perusahaan soal penolakan tersebut. 
Sementara itu, reaksi juga datang dari Depdagri, terkait penolakan menteri di Bitung. Jubir Depdagri, Saut Situ-morang mengharapkan, hal ini ditindaklanjuti. “Pemda harus mengeluarkan teguran keras terhadap pihak terkait, “ kata-nya. Menurutnya, kunjungan menteri baik secara protoler mau pun tidak, adalah kewe-nangannya untuk mengetahui langsung wilayah binaannya. 
Sedangkan anggota fraksi PDIP di DPR RI, Olly Dondo-kambey melihat penolakan tersebut, sangat tidak baik bagi daerah Sulut sendiri. “Ba-gaimana memperjuangkan anggaran di pusat bisa naik, jika kunjungan orang pusat saja tidak diterima,” kata Wa-kil Ketua Komisi XI DPR RI ini. Untuk itu, dia mendesak agar Pemkot Bitung menindaklan-juti persoalan tersebut.
“Pemda harus segara menge-luarkan teguran keras terha-dap pihak yang terlibat atas kunjungan menteri itu,” tegas-nya. Sekretaris fraksi Partai De-mokrat di DPR RI, Sutan Batoe-gana mengamininya. “Kedata-ngan pejabat negera sifatnya formal dan informal. Penolakan tersebut tidak menghargai pe-jabat negara,” kuncinya.(oan/zal)