|
|
|
|
![]() |
![]() |
| Berita
Pendidikan dan Budaya |
04 Januari 2008
|
|
Selang 2007 ditengarai tak maksimal
Diknas Sulut Diminta Evaluasi Kinerja 19 Satuan Kerja Pendidikan
|
Sedikitnya 19 Satuan Kerja (Satker) yang ada di instansi Diknas Sulut selang tahun 2007 diduga tidak maksimal menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Tak heran Kadis Diknas Sulut, Drs Djouhari Kansil MPd dan Wakadis Diknas Sulut, Drs Arnold Poli SH MAP diminta agar mengevaluasi dan meminta pertanggungjawaban sejauh mana realisasi program 19 Satker tersebut.
Bocoran yang didapat Ko-mentar dari sejumlah sumber yang berkompeten, ditengarai dari 19 Satker ada yang tidak tepat waktu, tepat anggaran dan terancam tuntutan ganti rugi terkait pelaksanaan ke-giatannya.
“Dari 19 Satker ini, ada se-jumlah satker yang ‘main ha-lus’ tapi bisa terdeteksi, sebab ada pelaksanaan di lapangan, didapati tidak sesuai juklak dan juknis. Bahkan terindi-kasi ‘manipulasi data’ tak te-pat peruntukannya dan itu terus kami selidiki kevalida-siannya,” tegas sumber yang meminta namanya disimpan.
19 Satker pendidikan ini lanjutnya, terkesan tidak me-nunjukkan kinerja berarti dalam menunjang program pendidikan, sebab katanya, momen tersebut sepertinya dimanfaatkan untuk mem-peroleh ‘sesuatu’.
“Sebaiknya 19 Satker ini dikendalikan oleh sumber daya manusia yang profe-sional dan kredibel serta ber-tanggung jawab. Kadis Diknas Sulut harus jeli menempatkan personilnya di jajaran satker, jangan sampai justru menjadi batu sandungan bagi maju-nya pendidikan Sulut,” je-lasnya.
Dari amatannya, 19 Satker Pendidikan ini tidak terlihat program kerja yang signifi-kan, jika dibandingkan pagu anggaran yang tersedia seki-tar Rp 180 miliar.
Di sisi lain Pemerhati Pendi-dikan Sulut, Ir Maurits Mantiri mengharapkan Badan Penga-was Daerah (Banwasda) Pro-pinsi Sulut yang turut dalam pemeriksaan di Diknas Sulut untuk transparan akan hasil-hasil pemeriksaannya.
“Ini memang masih bersifat dugaan, semua akan jelas jika Banwas Sulut transparan me-maparkan hasil-hasil peme-riksaannya di Diknas Sulut. Begitu juga ada instansi pusat yang turut memeriksa. Pokok-nya dana-dana yang dibagi-kan lewat 19 Satker ini perlu diaudit, dijelaskan kepada masyarakat secara transpa-ran sejauh mana realisasinya, supaya tidak ada simpang si-ur. Apalagi peruntukan dana tersebut selang 2007, jadi wajar bila masyarakat menge-tahui apa saja yang sudah dilakukan 19 Satker Diknas Sulut demi kemajuan pendidi-kan Sulut,” jelas Mantiri.
Dikonfirmasi Kamis (03/01) Wakadis Diknas Sulut, Drs Arnold Poli SH MAP menga-takan, laporan pelaksanaan kegiatan dari 19 Satker sudah masuk di akhir tahun 2007.
“Sepengetahuan saya lapo-ran kegiatan 19 Satker terse-but sudah ada. Di situ dijelas-kan berbagai kegiatan terkait tupoksi masing-masing sat-ker,” pungkas Poli.(irv)
|
|
