Alamat: Kompleks Ruko Megamas, Blok IB No. 38, Manado Telp: (0431) 879799 Fax: (0431) 879795 (Redaksi), (0431) 879790 (Marketing)

TERUS bertambahnya dana anggaran pemba-ngunan di Kabupaten Minsel pada tahun 2008 ini, ternyata membawa berkat tersendiri bagi para pengusaha atau kontraktor yang ada di Minsel. Namun sayangnya, di balik pemberian pekerjaan proyek itu untuk tahun shio tikus ini, Minsel masih akan dihuni oleh kontraktor-kontraktor bermasalah alias ‘nakal‘ yang selama ini hanya menggerogoti kas daerah. 
Bayangkan saja, dengan akan menerima porsi ‘kue’ pekerjaan proyek dari DAK (Dana Alokasi Khusus) sekitar Rp 60-an miliar yang tersebar di sejumlah SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) jajaran Pemkab Minsel, maka ini tentunya akan menambah daftar kelam hasil pekerjaan proyek yang amburadul bahkan terkesan mubasir yang akan diterima oleh warga Minsel. 
Di tahun 2007 lalu, meski ba-nyak kecaman maupun kritikan pedas yang dialamatkan bagi in-stansi terkait khususnya para pengguna konstruksi dan para pengawas proyek, namun hingga memasuki awal tahun 2008, sisa hasil pekerjaan proyek tak kun-jung diselesaikan. 
Kelengahan pihak pengawas proyek di jajaran Pemkab Minsel, terutama petinggi-petinggi Pem-kab Minsel tampaknya itu mem-buat para kontraktor nakal, lebih leluasa bahkan lebih berani untuk melakukan pelanggar-an dan penyimpangan proyek. 
Apalagi itu ditambah dengan tidak ada ke-pastian hukum yang be-rani ditegakkan oleh aparat hukum di wilayah Minsel. Pasalnya, se-lang tahun 2006 hingga 2007 lalu, tak ada satupun kasus penyim-pangan proyek yang digiring hing-ga ke meja hijau peradilan. 
Dengan adanya fenomena ini, otomatis membuat kontraktor di Minsel bisa bernafas lega karena merasa dilindungi oleh sejumlah pihak berkompeten. Untuk itu, di-karenakan pekerjaan proyek di Minsel pada tahun 2008 ini akan dimulai, maka diharapkan bagi masyarakat Minsel bisa meng-awasi secara langsung pekerjaan proyek pembangunan yang me-rupakan kepentingan umum ter-sebut. 
Dan diharapkan kepada peting-gi Pemkab Minsel, baik Bupati Drs Ramoy Luntungan dan Wakil Bupati Ventje Tuela SSos kiranya bisa lebih eksis dan transparan lagi dalam memberikan peng-awasan.
Tak terkecuali, bisa memberikan tindakan tegas berupa black list nama perusahaan atau kontrak-tor bermasalah itu yang tak lain untuk menyelamatkan wajah Pemkab Minsel itu sendiri agar image proyek Minsel bukan milik petinggi Pemkab bisa dengan sendirinya hilang atau sirna.(***)