Alamat: Kompleks Ruko Megamas, Blok IB No. 38, Manado Telp: (0431) 879799 Fax: (0431) 879795 (Redaksi), (0431) 879790 (Marketing)

 
Proses pemekaran Bolmong Timur (Boltim) dan Bolmong Selatan (Bolsel) terus mengalami kemajuan. Kabar ter-akhir, Presiden SBY telah menugaskan Mendagri bersama Menhuk dan HAM, segera membahas 12 daerah peme-karan, yang di dalamnya terdapat Boltim dan Bolsel. Surat presiden (surpres) tersebut bernomor R08/Pres/12/2007 tertanggal 10 Desember 2007. 
Jika nanti Bolsel dan Boltim terealisasi sebagai daerah otonom yang baru, maka wacana Propinsi Totabuan su-dah di depan mata. Sebab sa-lah satu syarat terbentuknya pemekaran propinsi adalah memiliki minimal lima kabu-paten/kota. Sebelum Bolsel dan Boltim, Totabuan sudah memiliki tiga kabupaten/kota, yakni Kabupaten Bol-mong, Kabupaten Bolmut, dan Kota Kotamobagu.
Soal permintaan presiden untuk membahas Bolsel dan Boltim diakui Ketua Komisi II DPR RI, EE Mangindaan ke-tika dikonfirmasi Komentar, kemarin (07/01). Malah Lape (sapaan akrab Mangindaan) mengatakan, surpres tersebut sudah diterima oleh DPR RI. Namun masyarakat Bolsel dan Boltim masih harus bersabar, karena proses sampai pada pengesahan, masih cukup memakan waktu. 
Apalagi kajian pemekaran tersebut harus disesuaikan dengan PP 78 Tahun 2007. “Baru-baru ini kan turun PP 78 Tahun 2007. Nanti pem-bahasan seiring turunnya surpres akan kita sesuaikan lagi dengan PP.78. Sebab se-karang ini, persyaratan peme-karan mengacu pada PP terse-but,” terang mantan Guber-nur Sulut ini. Selain itu, pihaknya akan melihat juga kemampuan daerahnya. 
Ditambahkan Lape, untuk digolkan menjadi daerah pe-mekaran, sekarang ini sudah lebih ketat. Dan pengaturan-nya sangat detail serta terinci. Disinggung Persyaratan ter-hadap Boltim dan Bolsel apakah sudah cukup sebagai daerah otonom baru? “Saya be-lum baca, karena masih di Baleg (Badan Legislasi),” kilahnya. 
Didesak apakah pemba-hasannya bisa rampung bulan Februari 2008. “Belum tentu. Kita pertimbangkan, karena mau Pemilu 2009. Kalau kita mekarkan, siap tidak?” sambung Lape. Selain itu, kesiapan keuangan dan sebagainya dari induknya juga perlu dilihat. “PP tersebut peraturannya banyak sekali. Sehingga masih perlu dibahas lagi,” tandasnya seraya me-minta masyarakat yang me-nanti pemekaran bersabar. 
Secara terpisah, dari Mana-do, Gubernur Sulut Drs SH Sarundajang melihat ada lampu hijau bahwa Boltim dan Bolsel bakal dimekarkan. Meski sekarang diakui belum sah dan masih berproses, namun anggaran Komisi Pe-milihan Umum Daerah (KPUD) untuk daerah pemekaran tersebut sudah disediakan. 
“Meski kedua daerah ini belum dimekarkan. Tetapi ang-garan KPUD telah disiapkan. Ini mengindikasikan bahwa Bolsel dan Boltim dalam wak-tu yang tidak lama lagi bakal dimekarkan,” kata Sarunda-jang berpendapat. 
Sedangkan Ketua KNPI Bolmong, Aditya Anugerah Moha, secara terpisah, me-nyambut suka cita atas diter-bitkannya surpres pemekaran Boltim dan Bolsel. ”Paling tidak keinginan masyarakat terhadap pemekaran kedua daerah tersebut tercapai,” katanya. Dikatakannya, tu-juan pemekaran untuk kese-jahteraan masyarakat. Dia berargumen kesejahteraan masyarakat sulit tercapai jika luas wilayah Bolmong yang 52 persen dari luas Sulut ini ditangani satu kabupaten saja. “Sangat sulit kesejah-teraan masyarakat terwujud jika penangannya dilakukan satu kabupaten, yaitu Bol-mong saja,” terangnya. Na-mun begitu dia berharap ma-syarakat bersabar terhadap proses lahirnya pemekaran yang sedang digodok DPR RI bersama pemerintah. ”Sebaik-nya berdoa kepada Allah SWT agar pemekaran itu bisa segera terwujud. Dan kita juga percayakan kepada utusan Sulut yang ada di DPR RI. Saya yakin anggota DPR RI asal Sulut memperjuangkan cita-cita masyarakat itu,” kuncinya.(zal/eda)