Alamat: Kompleks Ruko Megamas, Blok IB No. 38, Manado Telp: (0431) 879799 Fax: (0431) 879795 (Redaksi), (0431) 879790 (Marketing)

Entah ingin melempar kesala-han atau malah memang sebagai warning, personel DPRD Mana-do, Drs Jimmy Joseph, (kembali) mengeluarkan pernyataan ‘be-rani’. Menurutnya, keterlambatan pembahasan 16 Ranperda oleh Dekot Manado, juga harus men-jadi tanggungjawab pemerintah pusat. Korelasinya, menurut Jo-seph, pemerintah pusat telah me-ngeluarkan PP 41 tahun 2007 yang mengakibatkan mentahnya 16 Ranperda tersebut. 
“16 Ranperda ini tak memakai cantolan hukum PP 41, sehingga jika pembahasan dilanjutkan, akan mubazir,” katanya, Senin (07/01) kemarin. 
Dengan fakta ini, papar Jo-seph, kesalahan pemerintah pusat adalah terlalu sering mengeluarkan peraturan yang disebutnya peraturan Senin-Kamis, yakni dikeluarkan Senin dan dicabut Kamis. “Korbannya adalah pembahasan 16 Ran-perda tadi. Jadi saya kira, pe-merintah pusat harus turut bertanggungjawab,” ujarnya. 
Sementara itu, dengan bakal mentahnya pembahasan 16 
Ranperda ini, maka studi banding yang dilakukan ang-gota Dekot di sejumlah daerah dalam rangka perbandingan substansi 16 Ranperda ini, dipastikan menjadi sia-sia. Pendeknya, dana rakyat ratu-san juta rupiah yang tersedot untuk studi banding ini terbuang percuma.(vic/ftj)