Alamat: Kompleks Ruko Megamas, Blok IB No. 38, Manado Telp: (0431) 879799 Fax: (0431) 879795 (Redaksi), (0431) 879790 (Marketing)

Menyusul adanya usulan pemberlakuan retribusi kepada masyarakat yang melakukan penutupan jalan umum, mendapat tanggapan langsung dari sejumlah warga lainnya. Fahmi Gobel, Selasa (08/01) kemarin, mengatakan itu adalah sah-sah saja, namun harus dibarengi dengan pemberlakuan perda yang mengatur hal tersebut.
Usulan dari Ketua Aliansi Masyarakat Adat Bolmong, Hi ZA Lantong, mengenai pemberlakuan retribusi pemakaian jalan umum untuk kegiatan acara keluarga, pada edisi kemarin, dinilai Fahmi sangat positif. Namun sayangnya lanjut Fahmi, belum adanya peraturan daerah yang mengatur mengenai pungutan retribusi bila ada warga yang menggelar tenda hingga memblokir jalan umum yang banyak dilalui oleh pengguna kendaraan bermotor. 
“Sebab apa yang telah disampaikan oleh Pak Lantong itu baik tapi seharusnya mempunyai landasan yang jelas, dan harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena bila ini dilakukan tanpa adanya aturan yang mengikat, maka pungutan tersebut adalah pungli,” jelas Fahmi via ponsel. 
Selain itu, dengan penyampaian yang dilontarakan Lantong sebagai Ketua Adat Bolmong justru sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi adat ini, masyarakat akan mengalami dilematis. 
“Di mana acara perkawinan yang mengharuskan melaksanakan ritual adat itu harus dilakukan, di sisi lain jika menggelar acara tersebut warga juga diharuskan merogoh kantong yang amat besar dan memberatkan bagi masyarakat yang status golongan ekonominya menengah ke bawah. Sebagai ketua adat seharusnya dapat melihat kondisi umum kemasyarakatan, dan tidak hanya secara parsial saja. Menurut saya baiknya bila menggelar acara perkawinan atau pun lainnya itu, dilakukan di dalam gedung saja. Agar tidak mengganggu para pengendara bermotor,” jelasnya lagi.(tr-03)