Alamat: Kompleks Ruko Megamas, Blok IB No. 38, Manado Telp: (0431) 879799 Fax: (0431) 879795 (Redaksi), (0431) 879790 (Marketing)

Kerusuhan dan kekerasan pascapemilu di Kenya kemung-kinan telah menewaskan hingga seribu orang. Ini adalah informasi terbaru pihak kepolisian sejak Senin (07/01) lalu. Negeri di Afri-ka Timur itu telah dilanda ge-lombang demonstrasi dan ben-trok antarsuku sejak Presiden Mwai Kibaki menang dari pe-nantangnya, Raila Odinga, da-lam pemilu pada 27 Desember. Hasil perolehan suara dalam pe-milu tersebut dipertengkarkan. 
Pemerintah Kenya menambah informasi jumlah korban mening-gal menjadi 500 jiwa, sedangkan
warga yang mengungsi ber-jumlah 255 ribu orang. Tetapi, Odinga, kepada Reuters me-ngatakan jumlah korban te-was “lebih condong hingga se-ribu nyawa”. Para pekerja so-sial mengatakan, jumlah kor-ban bisa bertambah lagi dalam krisis terburuk di Kenya sejak negara itu merdeka dari Ing-gris pada tahun 1963. 
Pihak Kibaki mengundang Odinga dan beberapa pemim-pin agama untuk bertemu pada Jumat juga membahas cara untuk menghentikan ke-kerasan, mengonsolidasikan perdamaian dan memperku-kuh “rekonsiliasi nasional.” 
Para pembantu Odinga be-lum dapat dimintai komentar atas undangan itu. 
Pemimpin Uni Afrika, John Kufuor, yang juga Presiden Ghana, akan tiba di Nariobi pada Sabtu. Odinga mengata-kan, Presiden Ghana tersebut bisa mulai memandu perte-muan tersebut Rabu. Odinga sudah yakin akan memenangi pemilu 27 Desember namun Kibaki (76), meraih kemena-ngan dengan selisih tipis. Kedua pihak diduga melakukan ke-curangan dan para pengamat internasional mengatakan pe-mungutan suara itu tidak se-suai standard demokratik. 
Odinga, yang pada Senin me-nginjak usia 63 tahun, menga-takan dia ingin tetap memeli-hara momentum untuk meng-gulingkan Kibaki. Pemerintah Kibaki menuduh Gerakan De-mokratis Oranye (ODM) yang dipimpin Odinga “menyukuri” dan memicu kerusuhan lebih lanjut. Organisasi Masyarakat Hukum Kenya, (LSK), menuduh pejabat pemilihan “tidak jujur dan tidak pantas”. 
“Kibaki tidak punya legitimasi untuk memerintah dan ini ada-lah sumber dari masalah yang sedang negeri kami hadapi,” ka-tanya. Juru Bicara Pemerintah, Alfred Mutua, menilai pernya-taan itu tidak akurat, menyesat-kan dan membingungkan ma-syarakat. “LSK seharusnya tidak berpihak dan seharusnya me-laksanakan tanggung jawabnya dengan menahan diri untuk ti-dak membuat pernyataan berda-sarkan peristiwa di mana mere-ka tidak ada, tidak tahu apa yang terjadi mau pun kapan kejadiannya,” kata Mutua.(klc)