|
|
|
|
![]() |
![]() |
| Berita
Kota Bitung dan Sekitarnya |
09 Januari 2008
|
|
|
Data keluarga miskin kabur
Dana Aseskin Terancam Mubazir
|
Dana Asuransi Kesehatan Keluarga Miskin (Aseskin) belakangan dipersoalkan. Bukan apa-apa, sebab data keluarga miskin terkesan tidak jelas alias kabur, sehingga dikhawatirkan dana Aseskin tersebut terancam mubazir.
Diperoleh informasi, antara Badan Pemberdayaan Masya-rakat Desa (BPMD) dan Dinas Kesehatan terjadi perbedaan data yang begitu mencolok. Perbedaan data itu sendiri di-akui Kepala BPMD Zulkifly, saat ditanya wartawan, Selasa (08/01) kemarin.“Data ke-luarga miskin dari BPMD ber-beda dengan instansi-instansi lainnya seperti dari Dinas Ke-sehatan dan Statistik,” te-rangnya.
Dikatakannya, data keluarga miskin yang tercatat pada BPMD hanya sekitar 20 ribu jiwa. Sementara informasi yang diterimanya dari Dinas Kesehatan (Dinkes), warga miskin di Bitung jauh lebih besar yakni sekitar 30 ribu jiwa.
Menariknya, setelah di-cross check ke Dinkes melalui Kepala Dinas, dr Ellen Wuisan, malah jauh lebih besar lagi yakni 36 ribu lebih. Secara tersirat, Kadis Kesehatan sendiri ku-rang setuju dengan data yang disodorkan oleh BPMD. “Sebe-narnya hal itu ditanyakan ke-pada Kepala BPMD, sebab dia yang mengomandani tim ter-padu untuk pendataan itu. Te-tapi untuk Dinkes data kami adalah 36.458 jiwa,” jelas Wuisan sembari menambah-kan, jika pihaknya masih me-nunggu hasil resmi dari tim terpadu untuk dikeluarkan SK-nya.
Wuisan juga menyampaikan kekhawatirannya, dana Ases-kin itu bisa mubazir karena ti-dak adanya data yang jelas dan akurat, sehingga bakal terjadi kesalahan dalam pe-netapan dan pemberian Ases-kin. Bahkan, dia tidak me-nampik jika ada belasan ribu warga yang belum terdaftar. “Pak walikota sendiri sudah mewanti-wanti dalam penda-taan itu harus akurat, jangan sampai ada warga miskin yang tidak memperoleh Aseskin atau sebaliknya orang yang tidak berhak justru dapat,” kata Wuisan.
Belum lagi perbedaan data yang jauh lebih mencolok dari Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Bitung, seperti yang dikatakan Kepala BPMD ter-nyata sangat jauh lebih sedi-kit. “Karena menurut ukuran atau indikator BPS secara na-sional disebut miskin jika se-seorang hanya berpenghasilan tetap per bulan Rp 150 ribu,” ungkap Zulkifly. Hanya saja, dia memahami jika masing-masing instansi seperti Din-kes, Statistik, BPMD dan juga Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Bitung, masing-masing memi-liki indikator sendiri untuk menilai warga dan keluarga miskin.(oan)
|
|
