Permintaan agar Lembar Jawaban Komputer (LJK) para peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dapat dikembalikan, sebagai bukti bahwa BKD benar-benar mengedepankan transparansi, dinilai sebagai hal yang positif oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprop Sulut, Jeffry Korengkeng SH. Hanya saja, hal tersebut menurutnya tak dapat dilakukan mengingat semua LJK sudah diserahkan untuk dijadikan sebagai dokumen negara.

“Ini dilakukan mengacu pada aturan Kepala BAKN No-mor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengadaan CPNS,” terangnya kepada wartawan, Selasa (08/01) kemarin. 
Dikatakannya, pada saat seleksi CPNS dilaksanakan mulai dari pendaftaran hingga pemeriksaan LJK, pihak-pihak berkompeten seperti akademisi, politisi, aparat keamanan hingga jurnalis ikut dilibatkan dalam mela-kukan pengawasan. Hal ini dilakukan semata-mata un-tuk meminimalisir terjadinya praktik Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN). Karenanya, sangat disesalkan jika hasil seleksi CPNS dipertanyakan.
“Proses seleksi yang kita laksanakan sudah sangat transparan. Ini dibuktikan dari keterlibatan semua pi-hak-pihak terkait,” tukasnya.
Sementara itu, sumber di Pemprop Sulut yang enggan namanya dikorankan meng-ungkapkan, bahwa proses seleksi CPNS baru-baru ini sudah dilakukan sangat transparan. Tidak ada titip-titipan maupun jatah-jatahan seperti yang diisukan selama ini. Hal tersebut dapat dilihat mulai dari pendaftaran CPNS yang dilaksanakan melalui Kantor Pos, kemudian seleksi berkas, ujian dan pemerik-saan LJK. “Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa ada indikasi kecurangan itu tidak benar,” ujar sumber.
Di sisi lain, sejumlah peserta CPNS yang dinyatakan lulus, rata-rata menyatakan ke-puasannya terhadap kinerja panitia seleksi, yang dinilai telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara murni dan konsukuen. “Pro-ses seleksi benar-benar telah dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab, murni dan tidak ada unsur KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, red) seperti yang dikhawatirkan selama ini oleh masyarakat,” ujar salah satu pelamar, Virginia Permata Putri seraya diaminkan Foury Octorina Elungan SPd, ibu dua orang anak yang berlatar belakang dari keluarga sangat se-derhana.
Senada dengan itu, Syane Mongkaren SPd menilai kinerja BKD sudah berjalan seperti yang diharapkan. Tidak ada istilah saudara, ataupun kerabat pejabat dalam proses seleksi CPNS. 
“Buktinya, saya yang tidak memiliki kenalan pejabat dan baru pertama kali ikut seleksi langsung lulus,” ujarnya seraya menambahkan bahwa dirinya selama ini hanya menjadi tenaga honor di salah satu SD GMIM. 
Pada bagian lain, Sekretaris Daerah Pemprop Sulut, Drs Robby Mamuaja mengatakan bahwa transparansi yang sudah dilakukan dalam pe-laksanaan seleksi CPNS waktu lalu, merupakan satu bentuk upaya untuk me-ngembalikan citra pemerin-tah. Ini semata-mata dimak-sudkan untuk menghilangkan opini di tengah masyarakat yang mengatakan bahwa seleksi CPNS sarat dengan praktik KKN.
“Lihat saja hasilnya, semua yang lulus tidak ada satu pun yang kita kenal. Ini bukti bahwa hasil seleksi yang su-dah diumumkan benar-benar murni, tidak ada rekayasa bahkan titipan,” ujar Ma-muaja.(eda)