Rencana Pemkab Mitra untuk melakukan pengadaan Mobnas bagi pejabat eselon II di jajaran Pemkab Mitra, mulai menuai gelombang penolakan. Dinilai, mobnas bukan merupakan sesuatu yang urgent dibandingkan dengan kepentingan masyarakat secara umum.

Koordinator Minahasa Teng-gara Corruption Watch (MTCW), Ir Alder Haedar didampingi Sek-jen MTCW, Jefry O Rantung me-ngungkapkan, pihaknya sangat keberatan dengan pengadaan mobnas tersebut. Alasannya, banyak yang lebih mendesak yang harus dibiayai, seperti fasi-litas pendidikan, infrastruktur jalan serta penunjang petani. “Perhatikan dulu hal-hal ini baru bicara mobnas,” kata ke-duanya, kemarin (10/01). 
Tentang alasan pemkab bah-wa mobnas ini dimaksudkan untuk menunjang kinerja, me-nurut Haedar dan Rantung, sa-ngat tidak masuk akal. Pasalnya, ada ketegasan dari bupati bahwa pejabat pemkab harus tinggal dan berdomisili di Mitra. “Ini kan jadi ironis. Untuk me-ningkatkan kinerja memang su-dah tepat kebijakan keha-ruskan pejabat tersebut ber-domisili di Mitra, bukan me-manjakan mereka dengan mobnas,” kata keduanya. 
Ditambahkan, jika pejabat eselon II mendapat mobnas, akan melecut pejabat lain me-nuntut hal serupa, dan bila ini diakomodir semua oleh pemkab, hanya akan menguras ke-uangan daerah. “Untuk itu kira-nya harus mengedepankan ke-butuhan masyarakat banyak, baru mobnas,” pungkas Haedar dan Rantung.(dax)