|
|
|
|
![]() |
![]() |
| Berita
Kota Bitung dan Sekitarnya |
12 Januari 2008
|
|
|
Dinas PDK akui tak kantongi data akurat
Jumlah Anak Putus Sekolah Tidak Terdeteksi
|
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (PDK) Kota Bitung, rupanya tidak punya data akurat guna mendeteksi berapa jumlah anak putus sekolah di Kota Cakalang ini.
Buktinya, Kasubdin Pen-didikan Luar Sekolah Pemuda, Olah Raga dan Budaya (Dikluseporanbud) Dinas PDK Bitung, Drs Martinus Manein, saat dihubungi wartawan, Jumat (11/01) kemarin, agak bingung ketika ditanya soal program Dinas PDK dalam mengatasi anak-anak putus sekolah plus jumlah mereka yang tercatat secara resmi oleh pihaknya. Malah Manein me-ngaku, sejak tahun 2007 hingga awal 2008 ini Dinas PDK belum ada program yang jelas untuk mengakomodir anak-anak yang putus sekolah tersebut.
“Tahun 2007 dan 2008 masih belum ada program untuk me-ngatasi anak-anak usia sekolah yang sudah putus sekolah itu,” terangnya. Yang ada menurut-nya, hanya program untuk me-nyalurkan bakat dan minat me-reka di bidang olah raga dan ke-senian saja, melalui lomba-lom-ba yang digelar dari program pendidikan luar sekolah. “Yang kami laksanakan baru lomba-lomba olah raga dan kesenian untuk anak-anak putus seko-lah. Dan jika mereka sudah dewasa diarahkan kepada pe-muda,” jelas Manein.
Pun soal data atau jumlah anak yang tidak bersekolah atau putus sekolah, nampaknya Di-nas PDK tidak memiliki data itu. Ini nampak dari tidak siapnya Subdin Diklusepora dengan pro-gram-program yang jelas untuk membantu anak-anak putus sekolah agar bisa mengenyam pendidikan dasar 15 tahun yang menjadi komitmen dan sudah dicanangkan oleh pemerintah kota. “Kami belum memiliki data itu,” tegasnya sembari beralasan saat ini dirinya tengah meng-ikuti kuliah.
Kontan saja ketidaktahuan Dinas PDK, menjadi kepriha-tinan dan perhatian tersendiri dari Komisi A DPRD yang salah satunya membidangi pendidik-an. “Perlu ada upaya ekstra dari Dinas PDK untuk mengembali-kan mereka (anak-anak putus sekolah) ke sekolah formal atau mulai mengembangkan home-scholling pendidikan luar seko-lah dengan memberi bantuan tenaga-tenaga pendidik suka-rela para lulusan IKIP, PGSLP atau lainnya,” nilai Ketua Komisi A, Ir Maurits Mantiri.
Dia juga menyarankan per-soalan itu bukan hanya menjadi perhatian dan beban Dinas PD K, tetapi perlu dilakukan secara lintas sektor karena menyang-kut kepentingan normatif masyarakat, terutama para anak usia sekolah.(oan)
|
|
