Alamat: Kompleks Ruko Megamas, Blok IB No. 38, Manado Telp: (0431) 879799 Fax: (0431) 879795 (Redaksi), (0431) 879790 (Marketing)

 
Sudah seminggu lamanya Soeharto dirawat di RS Pertamina Pusat (RSPP). Diperoleh informasi, untuk biaya perawatannya, sehari mencapai Rp 100 juta lebih. Dalam seminggu, biaya yang dikeluarkan telah mencapai Rp 750 juta. Perawatan dengan biaya yang fantastis ini mengun-dang cibiran sejumlah kalangan. 

‘’Saya sedih, kenapa Bung Karno ketika sakit dulu tidak diurus seperti Pak Harto se-karang ini,’’ kesah Anggota DPR dari PDIP, Permadi SH ketika mengetahui jumlah dana yang dikeluarkan untuk perawatan Soeharto per hari-nya. Dia melihat fasilitas yang diberikan untuk Soeharto benar-benar menyenangkan. 
Bayangkan, meski Soeharto hanya dirawat di satu kamar saja, namun ada 10 kamar di RSPP yang di-booking. ‘’Pak Harto sakit, semuanya serba wah,’’ tandasnya. Seperti diketahui, Soeharto dirawat secara eks-klusif do President Suite Lantai V, Kamar 536, RSPP. 
Perawatan medis secara maksimal yang diberikan ke-pada Soeharto telah mem-buat pasien miskin menjadi iri hati. Betapa tidak, ironisme muncul karena bagi pasien miskin, mendapatkan surat keluarga miskin pun susah-nya minta ampun dan berbe-lit-belit birokrasinya. Kese-hatan gratis dan terjamin ma-sih sebatas mimpi. Hal ini di-sampaikan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kese-hatan Iskandar Sitorus, Senin (14/01). 
“Maksimalnya perawatan kesehatan Soeharto telah membuat iri pasien miskin. Pemerintah harusnya mem-perlakukan semua pasien sama, jangan sampai ada dis-kriminatif,” kecam Iskandar seraya menyebut perlunya membuat UU tentang pasien. Ditambahkan, pihaknya da-lam beberapa hari ini menda-pat keluhan dari para pasien miskin yang ingin berobat meski pun di puskesmas, me-reka masih diperlakukan secara tidak adil. Di saat yang bersamaan, pasien miskin melihat secara nyata bahwa perlakuan terhadap Soeharto yang tengah sakit terlalu is-timewa. 
“Perlakuan istimewa seperti itu sangat menyakitkan. Ja-ngankan untuk memperoleh perlakuan medis dari dokter spesialis, menebus obat saja mereka (pasien miskin) masih sulit,” tandasnya. Seperti di-ketahui, sebagai mantan pre-siden, biaya perawatan kese-hatan Soeharto menjadi tang-gung jawab negara. 
Tapi hal ini dibantah Men-sesneg Hatta Rajasa. “Kalau ditanya berapa biaya (peng-obatan) yang dikeluarkan (pemerintah) untuk Soeharto, hingga saat ini belum. Karena mereka (keluarga) belum me-ngajukan apa-apa (tagihan biaya),” ujar Hatta, kemarin.
Sesuai aturan Pasal 7c UU 7/1978 tentang Hak Ke-uangan Administrasi Presiden dan Wapres serta bekas pre-siden dan bekas wapres, biaya perawatan kesehatan mantan presiden dan keluarganya di-tanggung oleh negara. Tidak terkecuali bagi Soeharto dan keluarganya.
Tidak ada batasan berapa biaya yang akan ditanggung negara. Namun pelaksana-annya sesuai azas keuangan negara, biaya yang ada dilu-nasi terlebih dahulu oleh yang bersangkutan untuk kemu-dian ditagihkan penggantian-nya (reimburse) pada Menkeu melalui Setneg.
Sejak lengser dari kursi Kepresidenan RI pada 1998, Soeharto maupun keluarga-nya belum pernah mengaju-kan reimburse biaya kese-hatan ke Setneg. Artinya selu-ruh biaya perawatan sampai kini masih keluar dari kan-tong keluarga Cendana.
“Belum ada catatan di Set-neg pengajuan dari Pak Harto dan keluarganya. Tidak ada datanya. Saya cek tidak ada,” ungkap Hatta.
Mensesneg menegaskan, ne-gara tentu tidak akan melepas tanggung jawab dan amanah UU itu. Maka secara pro aktif pihaknya akan terus mena-nyakan adanya biaya-biaya yang belum disampaikan kepada Setneg. “Setiap warga negara saja kita tanggung bia-ya pengobatan lewat Askes-kin, apalagi ini mantan presi-den,” tandasnya.(dtc/rmc/zal)