Personel Komisi C DPRD Kota Manado Franklin Sinjal menyatakan pemkot harus menseriusi pernyataan Menteri Pertanian (Mentan), Prof Dr Anton Apriantono mengenai pelarangan pembangunan lahan pacuan kuda di kawasan Balai Penelitian Kelapa (Balitka) Kecamatan Mapanget. 

Hal ini menurut Sinjal, Ju-mat (18/01) kemarin, antara lain dikarenakan kesalahan dalam penafsiran otonomi daerah. “Memang tanah terse-but berada di wilayah Mana-do, tapi merupakan aset De-partemen Pertanian. Jadi ini sebenarnya salah tafsir me-ngenai otonomi daerah. Un-tuk itu harus ditelusuri bagaimana proses perijinan sampai hal ini bisa terjadi. Sebab hal ini bisa merusak citra pemkot dan sudah menyebabkan ketersing-gungan dengan Departemen Pertanian,” urai Sinjal kepada wartawan.
Hal ini lanjutnya harus segera diselesaikan, sebab bisa saja Departemen Pertanian mela-kukan tindakan hukum. “Se-bab kalau tidak bisa dianggap sebagai penyerobotan dan bisa saja berdampak hukum dan menjadi preseden buruk bagi pemkot kalau tidak segera berkoordinasi dan bukan mungkin akan berdampak pada inventasi di Manado,” katanya lagi.
Lebih lanjut, Sinjal menyata-kan bahwa selama ini pihak-nya juga tidak pernah dilibat-kan dalam rencana pemba-ngunan pacuan kuda. “De-wan tidak pernah dilibatkan dan hanya sebatas tahu ada rencana pembangunan pa-cuan,” tandasnya. Untuk itu menurut Ketua Fraksi PDIP ini perlu dilakukan hearing untuk menuntaskan hal ini. 
Sementara pejabat pemkot tidak bersedia memberikan konfirmasi mengenai hal ini. Sekretaris Kota Ir GS Vicky Lumenutut yang dimintai konfirmasinya mengarahkan wartawan untuk meminta penjelasan langsung kepada Walikota Manado Jimmy Rim-ba Rogi. “Tanya jo ke pak wali,” jawab Lumentut singkat via Short Message Service (SMS). 
Hal senada juga dikemuka-kan sejumlah pejabat. “Adoh tanya jo langsung ke pak wali, soalnya itu kan so urusan menteri dengan pak wali,” elak sejumlah pejabat.
Diketahui lahan yang saat ini sementara dibangun lahan pacuan kuda, merupakan ta-nah milik Departemen Perta-nian yang ternyata merupa-kan satu-satunya areal plas-ma nutva yang ada di Indo-nesia. Sehingga Mentan pun mengecam dan melarang rencana pemkot ini.(vic)