Alamat: Kompleks Ruko Megamas, Blok IB No. 38, Manado Telp: (0431) 879799 Fax: (0431) 879795 (Redaksi), (0431) 879790 (Marketing)

Aksi demo ratusan wara Mina-hasa Selatan terkait rolling peja-bat, Senin (14/01), mendapat per-hatian serius dari tokoh masyara-kat Minahasa Selatan, AKBP Drs Benny Bella. Buktinya, putra Mo-tolong ini mengimbau kepada se-mua pihak yang terkait untuk tidak memandang remeh aksi demo tersebut dan sebaliknya segera menyelesaikan persoalan terse-but dengan arif dan bijak.
Pesan simpatik ini disampaikan-nya kepada harian ini melalui pon-sel genggamnya. “Persoalan ini ja-ngan dipandang sebelah mata. Aksi warga dan persoalan yang di-suarakan jangan sampai meluas dan seharusnya ditanggapi de-ngan bijak dan arif,” ungkapnya.
Dikatakan Bella, pada dasarnya undang-undang telah mengatur dan memberikan jaminan kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya. Salah satunya me-lalui aksi turun ke jalan.
“Hanya saja jangan dengan cara yang anarkis. Karena jika itu yang terjadi maka akan merugikan ma-syarakat Minsel sendiri. Sampai-kan pendapat dengan akal sehat dan kepala dingin,” imbuhnya.
Sebaliknya, Bella yang kini men-jabat sebagai Kabid Humas Polda Sulut ini juga mengimbau kepada pihak pemerintah Kabupaten Min-sel dalam hal ini Bupati Minsel, Drs Ramoy Luntungan untuk segera menyikapi pendapat masyarakat. Pasalnya, apa yang disampaikan masyarakat juga merupakan as-pirasi yang baik, apalagi bupati dan wakil bupati saat ini dipilih oleh masyarakat secara langsung.
“Sebaiknya sebagai bupati Pak Luntungan dapat segera menyika-pi aspirasi masyarakat tersebut dengan arif dan bijaksana. Karena ji-ka tidak maka hal tersebut akan memba-hayakan keamanan di Minsel,” jelasnya.
Diakui Bella, penempatan peja-bat merupakan hak prerogatif dari bupati yang memimpin. Hanya saja, kewenangan yang dimiliki harus juga disesuaikan dengan kondisi daerah dan aspirasi ma-syarakat. Apalagi, Luntungan adalah bupati pilihan masyara-kat Minsel.
Bella yang mengaku sangat me-ngenal karakteristik masyarakat Minsel pada umumnya, mengajak pemerintah daerah untuk berkaca pada aksi demo yang pernah ter-jadi sebelumnya. Di mana pada tahun 1960-an terjadi aksi demo besar-besaran yang membuat gu-bernur Worang waktu itu harus melarikan diri. Sedangkan di tahun 2002 warga Minsel menyerbu Pol-da Sulut karena terkait masalah cap tikus.
“Bupati harus menerima ma-syarakat dan aspirasi mereka dengan baik dan ajak mereka untuk berdialog. Saya yakin de-ngan cara itu persoalan akan se-lesai, karena saya percaya me-lalui aksi demo tersebut masya-rakat juga menginginkan yang terbaik bagi kemajuan daerah mereka. Dan itu sudah mereka katakan kepada saya beberapa waktu lalu dan saya juga sudah mengajak mereka untuk berdia-log,” tandasnya.(imo)