Alamat: Kompleks Ruko Megamas, Blok IB No. 38, Manado Telp: (0431) 879799 Fax: (0431) 879795 (Redaksi), (0431) 879790 (Marketing)

Pernyataan menarik disam-paikan Ketua Komisi II DPR RI, Letjen (Purn) EE Mangin-daan MSi menjelang pilkada di Mitra, Sitaro, Kota Kotamo-bagu dan Bolmong Utara yang bakal digelar tahun 2008 ini. 
Legislator Senayan yang akrab disapa Lape ini menya-rankan calon yang maju di pil-kada daerah pemekaran agar menawarkan sistem paket triple, alias three in one. Yaitu antara bupati/walikota, wakil bupati/walikota dan sekda. 
Menurut mantan Gubernur Sulut ini, sebagai daerah yang ‘baru lahir’ dibutuhkan pe-rangkat birokrat yang solid agar cita-cita pemekaran yai-tu menuju kesejahteraan ma-syarakat bisa terwujud. “Se-baiknya calon itu menawar-kan dalam pencalonannya kepada masyarakat melalui sistem paket triple,” ujarnya kepada Komentar di Jakarta, kemarin (21/01). 
Apalagi, lanjutnya, pembe-nahan daerah baru membu-tuhkan waktu minimal 10 tahun. “Sebaiknya calon yang akan maju siap menawarkan sistem paket triple, yaitu calon bupati siapa, wakil dan sekda yang bagaimana. Supaya saling mengisi,” kata pengga-gas lahirnya pemekaran em-pat daerah baru di DPR RI ini. 
Oleh karena itu, kandidat tersebut sudah bisa berpikir sistem paket ini, jangan sam-pai pembangun pada daerah tersebut terhambat. Selain itu, calon mempunyai renca-na strategi 10 tahun ke depan. “Sangat disayangkan jika ca-lon tidak mempunyai prinsip demikian, sampai terpilih,” ulas Lape, sapaan akrabnya. 
Di sisi lain, soal pencalonan penjabat bupati/walikota di pilkada, Lape mengaku tidak ada larangannya. Namun dia mengimbau, diperlukan kete-gasan dari pejabat itu sendiri. Apalagi persoalan tersebut saat ini menjadi pembahasan dirinya dengan Mendagri, Mardiyanto. “Itu sudah men-jadi pembicaraan saya dengan Mendagri. Tetapi belum dipu-tuskan,” tukasnya. Namun be-gitu, dia berharap ada jiwa besar dari pejabat. “Dituntut jiwa be-sar pejabat itu. Saya salut pen-jabat di Pilkada Demak (Ja-teng). Jauh hari sebelum pelak-sanaan pilkadanya, penjabat tersebut sudah menyatakan mundur. Itu hebat, meski pun majunya sendiri tidak ada larangan,” akunya. 
Secara terpisah, peneliti senior dari LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ), Dr Siti Zuhro mendukung paket triple bisa mempercepat pem-bangunan pada daerah peme-karan.”Itu bentuk konkret bagi pembangunan daerah yang baru dimekarkan. Apa-lagi, jabatan birokrat bukan bupati/walikota saja tetapi ada sekda,” papar anggota Tim 9 Dewan Pakar Revisi UU 32 ini. Bahkan dia menilai, tero-bosan jitu dan dilakukan bagi daerah tersebut. “Itu tero-bosan baru dan jitu untuk memotong birokrasi agar pe-layanan publik bisa mak-simal,” kuncinya.
BOLTIM-BOLSEL
Sementara itu, menyangkut pembahasan pemekaran Bol-mong Timur (Boltim) dan Bol-mong Selatan (Bolsel), Ma-ngindaan melihat, ada skala prioritas nasional yang dilakukan komisi II. “Komisi II masih fokus nasional sampai akhir bulan Februari 2008,” tukasnya. 
Namun begitu, dia berjanji tidak akan mendiamkan be-gitu saja terhadap pemba-hasan Boltim dan Bolsel. ”Pembahasannya tetap berja-lan dengan tentunya melihat waktu luang komisi II,” tukasnya.(zal)