Alamat: Kompleks Ruko Megamas, Blok IB No. 38, Manado Telp: (0431) 879799 Fax: (0431) 879795 (Redaksi), (0431) 879790 (Marketing)

 
Lahan Balitka (Balai Penelitian Kelapa) di Paniki yang dijadikan trek pacuan kuda, disesalkan sejumlah kalangan. Pemkot Manado dinilai tidak berhak mengalihfungsikan aset nasional tersebut. Selain itu, kebijakan tersebut mengabaikan ciri khas Sulawesi Utara sebagai daerah Nyiur Melambai. 

‘’Jika alihfungsi lahan terse-but tetap dilakukan, sebaik-nya lambang Nyiur Melambai diganti kuda saja. Tulis itu be-sar-besar,’’ tandas Anggota DPD RI asal Sulut, Aryanthi Baramuli Putri (ABP) yang secara tegas menolak lahan Balitka dijadikan arena pa-cuan kuda. 
Mantan calon Wakil Guber-nur Sulut dari Partai Golkar ini mengaku tidak mengerti dengan sikap Pemkot Manado tersebut. Pasalnya, di atas ta-nah yang akan dijadikan pa-cuan kuda, merupakan lokasi pembibitan plasma nutfah yang merupakan aset nasio-nal. “Keberadaan bibit ter-sebut tidak bisa dinilai de-ngan apapun. Apalagi dengan keberadaan pacuan kuda,’’ tukasnya di Jakarta, kemarin (22/01).
Apalagi disebut-sebut bahwa Balitka itu sendiri merupakan satu-satunya di Asia Teng-gara. Oleh sebab itu, selaku Anggota DPD di PAH II, pihak-nya akan segera melakukan pertemuan dengan Menteri Pertanian (Mentan). “Secepat-nnya PAH II melakukan rapat kerja bersama Mentan untuk membahas persoalan terse-but,” katanya sambil menga-takan bahwa UU tentang keanekaragaman hayati No 5 Tahun 1990 sebagai bahan ra-kernya nantinya. “Hasil per-temuan itu akan menjadi si-kap DPD RI untuk menyurati presiden,” tandas ABP. 
Senada, Anggota DPD RI asal Sulut lainnya, Ir Mar-hany Pua, juga melihat kebe-radaan Balitka sangat penting artinya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya di Sulut. “Alih-fungsi itu, seberapa urgent-nya? Di Sulut sudah ada pa-cuan kuda di Tompaso. Ting-gal dikembangkan saja kan,” tandasnya seraya menambah-kan, bahwa DPD siap memfa-silitasi pertemuan antara pi-hak terkait dalam persoalan ini. 
“Sebelum itu, DPD tentunya akan mencari tahu dulu. Apa-kah pembangunan pacuan kuda memang sudah men-desak untuk pelayanan pu-blik? Sebab di satu sisi, Balit-ka diperlukan untuk pertum-buhan ekonomi,” tukas Ketua PAH I DPD RI ini seraya me-nambahkan, alihfungsi nan-tinya berdampak terhadap perkelapaan di Sulut. 
Sedangkan Anggota Komisi IV DPR RI, Tamsil Linrung me-nilai Pemkot Manado tidak berpihak ke rakyat terhadap persoalan ini. “Jika terjadi alihfungsi, menunjukkan ke-kurangan keberpihakan pem-kot di sektor pertanian,” ujar politisi PKS ini seraya meng-usulkan, agar pemkot menca-ri lahan lain saja untuk keper-luan pacuan kuda. “Pemba-ngunan itu kan hanya untuk hobi orang tertentu saja. Se-baiknya cari lahan yang lain saja,” tukasnya. 
Dia mengakui, hasil kun-jungan komisinya, kebera-daan Balitka tersebut meru-pakan proyek andalan peme-rintah pusat yang ada di Indo-nesia yang harus didukung semua pihak. “Balitka itu adalah proyek andalan peme-rintah pusat yang ada di Indonesia. Keberadaanya un-tuk meningkatkan perekono-mian masyarakat. Jadi harus didukung semua pihak,” im-buhnya. 
Komisi IV sendiri siap mem-back-up sikap Menteri Per-tanian, yakni melarang lahan Balitka dijadikan lokasi pa-cuan kuda. ‘’Ini persoalan se-rius. Komisi IV mendukung sikap Mentan,’’ tandas Apri Sukendar dari F-PDS DPR RI. ‘’Pemkot jangan menabrak kebijakan nasional.’’ 
Di sisi lain, Mantan Guber-nur Sulut, EE Mangindaan dengan bijak mengimbau Pem-kot Manado melalui gubernur, agar berkoordinasi dengan Menteri Pertanian, membahas persoalan tersebut. “Intinya, yang menjadi kepentingan rakyat apa?” tegas Ketua Ko-misi II DPR RI ini.(zal)