Rencana pihak Pemkab Minsel untuk bisa secepatnya membuka jalur transportasi laut dengan menggunakan jasa angkutan pelabuhan fery yang saat ini terletak di Desa Mobongo, Kecamatan Amurang Barat, tampaknya bakal sia-sia. 
Pasalnya, meski saat ini diketahui dana anggaran yang diambil dari APBN pusat senilai Rp 5 Miliar tersebut namun sangat disayangkan itu masih bersifat pemancangan tiang. Sehingga itu diduga tidak sesuai bestek yang ada dan akan merugikan warga Minsel yang sangat mengharapkan dibukanya jalur transportasi laut yang menghubungkan sejumlah kabupaten/kota se Indonesia. 
Hal ini diungkapkan tokoh masyarakat Minsel, Maxie F Rasubala, kepada harian ini, (22/01) kemarin. Menurutnya, bagaimana mungkin proyek yang telah menelan dana sekitar Rp 5 miliar yang disalurkan melalui Departemen Perhubungan pada akhirnya harus dikerjakan secara asal-asalan oleh pihak kontraktor, dan ini tidak mendapat kontrol atau tindakan dari pihak Pemrop Sulut atau instansi terkait yakni Dinas Perhubungan Sulut. 
Untuk itu, dikarenakan proyek pelabuhan fery ini terletak di kabupaten Minsel dan sesuai jadwal harus selesai atau dioperasikan pada tahun 2008 ini, maka pihaknya meminta perhatian Pemprop Sulut untuk dapat memantau dan mengawasi jalannya pembangunan pelabuhan fery tersebut. 
“Ini jelas sudah tidak masuk akal. Masakan proyek pelabuhan perikanan cuma Rp 3 miliar sudah megah sekali, sedangkan pelabuhan Fery Rp 5 miliar, masih dalam taraf pemancangan tiang,” tukas Rasubala. 
Menanggapi keluhan tersebut, Juru bicara Pemkab Minsel, Drs Benny Lumingkewas menyatakan masih akan berkoordinasi lagi dengan pihak pemprop, khususnya Dinas Perhubungan Sulut. Hal itu dikarenakan proyek pelabuhan fery tersebut merupakan dana dekon yang diambil dari APBN. “Keluhan pelabuhan fery itu sudah pasti akan ditindak-lanjuti pemkab. Dan itu masih akan dikoordinasikan dulu,” jelas Lumingkewas.(pen)