Wakil Ketua DPRD Sulut, Djendri Keintjem SH MH mempertanyakan pemanfaatan dana sebesar Rp 14 miliar yang digunakan Pemprop Sulut, terkait proyek pem-bangunan Kantor Perwakilan Sulut di Jakarta pada tahun 2007 lalu. Untuk itu, dalam rapat dengar pendapat atau hearing lanjutan mendatang, ia mengharapkan agar Pemprop Sulut dapat membeberkan rincian pemanfaatan dana tersebut.

“Kalau memang ada anggar-an yang telah terpakai, maka anggaran ini harus dipertang-gungjawabkan secara terpe-rinci. Ini penting dilakukan untuk mengetahui keabsahan anggaran yang terpakai,” ujar Keintjem, kemarin.
Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Sulut, Pdt Tonny Kau-nang STh, ketika dikonfirmasi enggan memberikan penjelas-an mengenai hal tersebut. Alasannya, masalah tersebut berkaitan dengan keuangan yang merupakan bidang kerja Komisi B DPRD Sulut.
“Komisi C hanya berwenang untuk urusan pembangunan fisik,” tandasnya singkat.
Secara terpisah, Kepala Dinas Praskim Sulut, Ir Ricky Toemandoek, mengatakan bahwa anggaran sebesar Rp 14 miliar digunakan untuk membiayai berbagai keperluan belanja termasuk di antaranya belanja konstruksi bangunan, pembayaran konsultan pro-yek serta administrasi dalam proses pelelangan.
Diketahui, dalam APBD ta-hun 2007 lalu Pemprop Sulut mengalokasikan anggaran sebesar Rp 30 miliar untuk pembangunan Kantor Per-wakilan Sulut di Jakarta. Namun, berdasarkan laporan yang diterima DPRD Sulut, dana tersebut ternyata sudah berkurang sebesar Rp 14 miliar. Padahal, sepanjang tahun 2007 pemprop diketa-hui tak pernah melakukan kegiatan fisik terkait proyek tersebut.(ran)