Alamat: Kompleks Ruko Megamas, Blok IB No. 38, Manado Telp: (0431) 879799 Fax: (0431) 879795 (Redaksi), (0431) 879790 (Marketing)

Polemik seputar Balitka dan Pacuan Kuda terus bergulir dan mengundang pro-kontra. Per-nyataan Anggota DPD RI asal Sulut, Aryanthi Baramuli Putri (ABP) pun langsung dikecam. Ini terkait statemennya meng-ganti lambang Nyiur Melambai dengan Kuda, jika memang pacuan kuda dipaksakan di atas lahan Balitka. 
Ketua Komisi B DPRD Kota Manado, Drs RAS Didi Sjafii 
menilai, pernyataan ABP ter-sebut terlalu tendensius dan tak menunjukkan kearifan-nya sebagai anggota DPD RI. “Sebagai angota DPD RI, ABP harusnya lebih arif dan kom-prehensif menyikapi sebuah masalah, bukan malah me-ngeluarkan pernyataan provo-katif yang meresahkan. Apa kualitas anggota DPD seperti ini?” tukas Sjafii, Rabu (23/01) kemarin. 
Kata dia, sebenarnya, sebe-lum mengeluarkan statemen, ABP, termasuk juga Marhan-ny Pua (anggota DPD asal Su-lut lainnya), harus mencari tahu dengan jelas permasala-han yang ada. Sjafii pun ke-mudian mengurai, status Ba-litka di lahan Paniki II juga harus diketahui. Pasalnya, Balitka tak lagi melakukan perpanjangan kontrak pema-kaian lahan tersebut ke Pem-prop Sulut. 
Atas dasar itu, terangnya, kemudian Pemkot Manado melayangkan surat ke Pem-prop Sulut untuk memanfaat-kan lahan tersebut. “Dan su-dah ada izin prinsip yang di-keluarkan Pemprop untuk Pemkot Manado memanfaat-kan lahan tersebut, dalam hal ini untuk dijadikan lokasi pembangunan pacuan kuda. Silakan cek suratnya di ba-gian hukum. Jadi memang Balitka sudah tak memper-panjang kontraknya lagi, ke-mudian pemkot berinisiatif menyurat ke pemprop,” tan-dasnya. 
Selain itu, kata Sjafii, pihak-nya juga tak ngotot mengalo-kasikan anggaran untuk pem-bangunan pacuan kuda di Paniki II dalam APBD 2008, kalau tak ada green light saat konsultasi APBD. “Jadi dua hal ini yang harus dipahami oleh para anggota DPD RI asal Sulut yang terhormat itu,” ujarnya. 
Senada dikatakan Ketua KT Manado, Ronald Salendu SE. Menurutnya, statemen yang dikeluarkan tanpa mengeta-hui persis persoalan yang ter-jadi, hanya akan menambah masalah yang ada. “Sebagai anggota DPD, harusnya ABP dan Pua bersikap memfasi-litasi masalah ini supaya tak semakin besar, bukan malah menambah masalah,” ka-tanya. 
Lanjut dikatakan Salendu, sebenarnya masalah ini bisa diselesaikan dengan cara du-duk bersama antara Pemkot Manado, Pemprop Sulut dan Departemen Pertanian. Se-mentara di DPRD Sulut, ter-jadi dualisme pendapat soal masalah ini. 
Sekretaris Komisi A DPRD Sulut, Frangky Wongkar SH mengatakan, dirinya lebih condong agar Balitka tidak di-ganggu oleh pembangunan pacuan kuda. ‘’Pacuan kuda difokuskan ke wilayah Ka-wangkoan saja.’’ Apalagi untuk pengembannnya sudah ada dana sharing kabupaten/kota. 
Jika dilihat dari segi man-faat, pengembangan peneli-tian kelapa lebih diuntung-kan. Namun di pihak lain, Ke-tua Komisi A Jemmy lelet SH lebih suka jika Balitka pindah lokasi di daerah sentra kelapa. Dia malah mendukung keha-diran pacuan kuda di Paniki.
Argumennya, pacuan kuda bagian dari infrastruktur pe-nunjang menuju kota pariwi-sata dan bagian dari pengem-bangan kawasan perkotaan. “Sebagai ibukota propinsi, se-harusnya segala program Ko-ta Manado yang terkait de-ngan pariwisata, selayaknya ditunjang,” ujar Lelet. Bagi dia, pembangunan pacuan kuda yang digalakkan Pemkot Manado, tidak akan mengu-rangi nilai dari ikon Sulut sebagai daerah nyiur melam-bai.
“Memang di era tahun 70-an, balai penelitian kelapa sa-ngat cocok berada di seputa-ran Kota Manado. Karena pa-da saat itu, kondisi seputaran Kota Manado masih hutan. Tetapi kondisi sekarang jadi lain, sehinga sangat efektif apabila penelitian kelapa di-pusatkan di kawasan sentra kelapa,” ujar Lelet yang me-ngaku akan mengagendakan hearing dengan semua pihak terkait masalah ini, terutama untuk menelusuri keabsahan kepemilikan sertifikat lahan Balitka. 
Sedangkan Wakil Ketua DPRD Sulut, Djendry Keintjem SH, condong melihat persoa-lan ini didasari akibat kurang-nya koordinasi antara sesama instansi. Baik Pemprop mau-pun Pemkot Manado. “Ini kan masalah sepele, sebab cuma lantaran kurangnya koordina-si saja, maka situasi jadi me-manas,” ujar Keintjem. Semen-tara Ketua DPRD Sulut Drs Syachrial Damopolii mengata-kan, sudah selayaknya Mente-ri Pertanian turun ke daerah untuk membicarakan per-soalan ini. Hal ini penting untuk menjernihkan polemik yang terjadi.(ran/ftj)