Alamat: Kompleks Ruko Megamas, Blok IB No. 38, Manado Telp: (0431) 879799 Fax: (0431) 879795 (Redaksi), (0431) 879790 (Marketing)

Masyarakat yang meng-inginkan Kota Langowan dan Minahasa Tengah (Minteng) menjadi daerah otonomi, ba-kal gigit jari. Pasalnya, Presi-den SBY telah mengisya-ratkan untuk menghentikan sementara pemekaran-pe-mekaran daerah, guna dila-kukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan otono-mi daerah selama tiga tahun terakhir. 
“Setelah pemekaran sekian tahun ini, sudah saatnya di-lakukan evaluasi utuh dan menyeluruh,” kata Presiden SBY dalam jumpa pers ber-sama Ketua DPD Ginanjar Kartasasmita di Istana Nega-ra, Jalan Veteran, Jakarta, Ju-mat (25/01). Menurut SBY, pe-merintah dan DPD sepakat untuk mengembalikan proses pemekaran wilayah kepada tu-juan sejatinya untuk mening-katkan kesejahteraan rakyat. 
Proses evaluasi dilakukan un-tuk memantapkan master plan otonomi daerah di masa depan. “Kami bersetuju pada bulan-bulan mendatang ada upaya terpisah antara pemerin-tah, DPD dan DPR, untuk me-lakukan telaah. Pemerintah juga akan berkonsultasi dalam menyusun master plan-nya,” lanjut SBY.
Dalam kesempatan yang sama, Ginanjar menjelaskan, evaluasi sangat penting untuk mengkaji ulang desain pengem-bangan daerah, sasaran, dan lain-lain. Dengan demikian ti-dak melulu aspek teknis dalam UU. Setiap daerah bisa saja me-mekarkan wilayah bermodalkan UU. Meski demikian jangan sampai mengabaikan ada tidaknya potensi wilayah atau dampak dari pemekaran ter-sebut.
“Untuk sementara sambil mengevaluasi pemekaran yang sudah ada, kita lihat perlunya ada jeda. Bukan berhenti, tapi jeda,” kata Ginanjar mene-kankan. 
Menanggapi pertanyaan war-tawan, yang menilai jeda pe-mekaran akan mepet dengan Pemilu 2009, Presiden SBY menjelaskan faktor waktu menjadi pertimbangan utama. Menurut SBY, pada Maret-April 2008, UU Pemilu akan rampung dan aktivitas politik berlanjut sampai Pemilu 2009. 
SBY memastikan proses eva-luasi tidak akan mengganggu kalender politik nasional.
“Kita akan hitung persis evaluasi agar klop dengan rentang waktu. Tidak mungkin daerah pemilihan yang sudah ditata, diganggu dengan peme-karan wilayah,” pungkas SBY.(dtc/zal)