Alamat: Kompleks Ruko Megamas, Blok IB No. 38, Manado Telp: (0431) 879799 Fax: (0431) 879795 (Redaksi), (0431) 879790 (Marketing)

Panitia Anggaran DPR RI menyambut pro aktif desakan BPK agar dugaan temuan pe-nyimpangan APBD di daerah-daerah, termasuk Sulawesi Utara (Sulut), diproses sesuai jalur yang ada. “Temuan ter-sebut harus ditindaklanjuti, sebab berdampak terhadap rakyat,’’ tandas Anggota Pani-tia Anggaran DPR RI dari F-PAN, Yasin Kara kepada koran ini di Jakarta, akhir pekan lalu. 
Pihak panggar sendiri akan action melihat kasus ini. “Nantinya usulan dana dae-rah ke pusat tertahan. Bah-kan pencairannya baru bisa dilakukan jika hasil temuan BPK sudah dituntaskan,” tu-kasnya seraya menambahkan jika tidak ada tindaklanjutnya tentunya akan menghambat pembangunan daerah. “Jika tidak di-followup sama saja menghambat pembangunan,” tegasnya. 
Sedangkan Wakil Ketua Ko-misi XI DPR RI, Olly Dondo-kambey mengamini pusat akan menahan usulan anggaran jika temuan BPK tidak ditindak-lanjuti. “Jika tidak ditindak-lanjuti akibatnya pencairan dana tertahan,” tukasnya. Atau, menteri akan memberi sanksi, di antaranya, penu-runan anggaran dan lainnya. Dia mengaku, komisinya su-dah mengagendakan konsul-tasi ke BPK terhadap temuan-nya. “Ini persoalan serius. Ko-misi dalam waktu dekat me-lakukan konsultasi, sudah sejauh mana temuan tersebut ditindaklanjuti,” kuncinya.(zal)