NEWS PAPER | HARIAN KOMENTAR

Harga kedelai melambung tinggi, akhir-akhir ini, sehingga harga bahan makanan pokok yang berbasis pada pemakaian kedelai, seperti, tahu dan tempe, juga naik dan produksi dikurangi. Kemudian muncul pendapat bahwa bahan kedelai untuk tahu dapat diganti ubi jalar yang kandungan proteinnya setara dan rasanya juga tidak kalah.

Yang dipersalahkan konsu-men karena tidak mau memi-lih alternatif lain dengan ke-biasaan yang sulit diubah (apakah yang mengusulkan juga mau makan tahu dari ubi?). Pertanyaan yang segera timbul adalah, apakah peme-cahan itu semudah membalik-kan tangan.
Apakah itu bukan lepas dari mulut harimau dan masuk ke mulut buaya yang lebih me-ngerikan? Terlepas dari masa-lah selera dan kebiasaan ma-kan, apakah tersedia cukup ubi jalar.
Dan ketika nanti ditanam ubi jalar secara besar-besaran apakah tidak akan timbul masalah yang lebih besar lagi? Misalnya, ketersediaan lahan yang cocok, bibit, pupuk, pes-tisida, hama, modal, dan se-ribu satu masalah lainnya?
Di dunia ini tidak ada masa-lah yang sederhana, semua-nya serba kompleks. Untuk memecahkan masalah kedelai mungkin jalan yang relatif le-bih mudah adalah dengan me-ningkatkan penanaman tana-man kedelai (secara besar-be-saran) daripada membuka permasalahan baru yang be-lum kita ketahui dan kuasai, yang risiko gagalnya lebih besar.
Banyak cara yang bisa di-tempuh, seperti, kebijakan harga dan proteksi, penyedia-an sarana produksi, mening-katkan produktivitas dan kua-litas, perkreditan, dan penyu-luhan pertanian.
Ini dapat di-lakukan tanpa harus mengurangi lahan untuk jenis tanaman lainnya atau tanpa menimbulkan masalah di tempat lain.
Pertanyaan seperti �menga-pa tidak mengganti kedelai de-ngan ubi jalar, mengganti be-ras dengan sagu, apalagi ter-sedia banyak ubi atau sagu�, sering dikemukakan. Meme-cahkan masalah seperti itu sepertinya sudah menjadi ciri cara kerja orang Indonesia. Ti-dak heran kalau negara ini su-lit maju karena mengenali per-masalahannya saja sudah sa-lah, apalagi mencari pemeca-hannya.
Berikut beberapa contoh. Hal yang mirip adalah anjuran diversifikasi pangan dari ke-tergantungan pada beras, ka-rena produksi beras dalam ne-geri tidak bisa memenuhi ke-butuhan penduduk.
Penulis setuju kalau pen-duduk bisa didorong untuk mendiversifikasi pangan, tetapi bukan sebagai jalan pemecahan. Diversifikasi pa-ngan memang sudah ber-langsung, tetapi ke arah gan-dum.
Padahal, negara-negara lain yang jumlah penduduknya jauh lebih besar dari Indone-sia dan pengonsumsi nasi, malah mampu mengekspor beras. Banyak negara di Asia yang makanan utamanya be-ras bisa memenuhi kebutuhan dalam negerinya dan tidak pernah berpikir untuk mengu-rangi konsumsi beras.
Jadi, bukan lari dari perma-salahan, tetapi memecahkan masalah.
Masih banyak masalah yang berkaitan dengan produksi be-ras dan belum berhasil dipe-cahkan oleh pemerintah. Bah-kan masalahnya tambah lama tambah parah. Misalnya, sa-wah subur di Pulau Jawa se-makin menciut.
Memecahkan masalah per-berasan mungkin lebih mudah daripada mengekspansi jenis pangan lain, yang pasti juga dililit banyak masalah. Bah-kan mungkin permasalahan-nya lebih berat lagi.
Lembaga Baru
Contoh lain, sudah ada satu lembaga, tapi karena tidak berjalan dengan baik lalu didi-rikan lembaga baru. Dengan demikian terjadi overlapping tugas dan wewenang.
Sebetulnya, yang lebih baik, diperbaiki dulu secara tuntas lembaga lama dan bukan de-ngan cara mendirikan lem-baga baru. Kegagalan terjadi karena usaha perbaikan ha-nya bersifat tambal sulam, ti-dak mendasar.
Contoh lain, harga minyak bumi akhir-akhir ini melonjak tajam. Ada yang mengatakan, cadangan batu bara kita besar dan melimpah.
Lalu mengapa peranan minyak tidak diganti saja dengan batu bara. Di mana masyarakat bisa membeli briket dan apa betul harganya murah?
Baru saja dijelaskan perse-diaan batu bara melimpah, tapi sudah pula terdengar pembangkit tenaga listrik ti-dak mendapat suplai batu ba-ra. Kemudian beberapa pab-rik, di antaranya penghasil ke-ramik, terancam tutup karena tidak memperoleh suplai batu bara.
Lalu, ada yang mengatakan bahwa cadangan gas alam kita melimpah, cukup untuk 150 tahun. Baru saja hal itu dika-takan sudah terdengar berita adanya pabrik pupuk yang mengeluh karena suplai gas dihentikan.
Kemudian, untuk mengura-ngi subsidi minyak tanah yang semakin membesar pemerin-tah menganjurkan rakyat ber-alih ke gas, tapi ternyata ta-bung dan gasnya sulit dipe-roleh. Bagaimana disebut per-sediaan melimpah, tapi ter-nyata susah diperoleh?
Sudah sejak awal tahun 90-an diramalkan bahwa men-jelang tahun 2000 Indonesia akan berubah dari eksportir minyak netto menjadi importir minyak. Tetapi, tidak jelas program atau tindakan apa yang dilaksanakan untuk mengantisipasi hal itu.
Masalahnya, bukan karena pemecahan itu tidak bisa dilaksanakan, tetapi karena tidak dilakukan dan menung-gu hingga kelangkaan benar-benar terjadi.
Masalahnya, bukan karena pemecahan itu tidak bisa di-laksanakan, tetapi karena tidak dilakukan dan menung-gu hingga kelangkaan benar-benar terjadi.
Brasil sudah lama memakai gasohol yang bahan dasarnya dari tebu. Mereka bisa dan berhasil. Pertamina juga bisa berhasil ketika mengintro-dusir solar. Karena lebih irit dan lebih murah, maka itu mendongkrak penjualan mobil yang mesinnya menggunakan solar.
Contoh lainnya, kalau pen-jualan gas alam hanya di be-berapa pompa bensin maka program pemakaian bahan bakar gas tidak akan berjalan.
Orang harus bisa mengisi gas di berbagai tempat, ter-masuk kalau dia bepergian ke Surabaya, Bali, Medan dan seterusnya.
Apa gunanya punya mobil yang menggunakan gas alam kalau sulit mencari tempat pengisian bahan bakar gas?
Belanda sudah lama berhasil dalam penggunaan bahan bakar gas untuk kendaraan, yang selain murah juga bersih lingkungan. Di setiap pompa bensin orang bisa mengisi tabung gas.
Apa artinya semua ini? Ar-tinya, ada yang salah dengan cara kita memecahkan ma-salah.
Dilarang Merokok
Baru-baru ini, Pemprop DKI mengeluarkan peraturan dila-rang merokok di tempat-tempat umum, dan barang siapa yang melanggar akan di-denda Rp 50 juta.
Tujuannya memang baik, mencegah masyarakat untuk tidak merokok di tempat-tem-pat umum.
Tetapi, peraturan ini sudah dapat dipastikan tidak akan berjalan karena tidak realistis dibandingkan dengan harga sebatang rokok. Barangkali denda Rp 10.000 akan lebih tepat, karena si pelanggar bisa membayar.
Pemerintah juga harus me-nyediakan tempat-tempat khusus bagi mereka yang ingin merokok tanpa meng-ganggu orang lain. Jangan hanya melarang saja.
Contoh lain adalah pember-lakuan Undang-Undang Lalu Lintas beberapa tahun yang lalu dengan ancaman huku-man yang jumlahnya jutaan rupiah.
Misalnya, pengendara se-peda motor tidak memakai helm, pintu bus tidak ditutup ketika berjalan, pengendara mobil tidak memakai sabuk pengaman, dan seterusnya.
Seandainya peraturan ini benar-benar ditegakkan maka akan ada jutaan orang yang ditangkap polisi dan hampir semua tidak akan mampu membayar denda.
Hukuman harus berat, tetapi harus setara dengan berat-ringannya pelanggaran dan kemampuan finansial masya-rakat. Hukuman yang sangat berat memang dimaksud un-tuk mencegah orang me-langgar, tetapi besarnya hu-kuman harus sesuai dengan apa yang dirasakan si pelang-gar sebagai berat bagi dia dan bisa dibayar.
Oleh karena itu, bila ingin memecahkan suatu permasa-lahan perlu dipikirkan dulu secara menyeluruh dan ma-tang, apakah solusi itu bisa memecahkan masalahnya atau malah menimbulkan masalah baru yang lebih sulit diatasi.(habis)