NEWS CATEGORIES

Mimbar Keagamaan

Opini Redaksi

Seputar Manadoku

Politik Pemerintahan

Pendidikan Budaya

Bisnis Ekonomi

Hukum dan Kriminal

Historika dan Tokoh

Bolamania Tribun

BERITA DAERAH

Minahasa Induk

Minahasa Selatan

Minahasa Tenggara

Tomohon

Bitung

Sanger dan Talaud

Bolmong

REDAKSI INFO.

About Us

 

Alamat: Kompleks Ruko Megamas, Blok IB No. 38, Manado Telp: (0431) 879799 (Hunting), Fax: (0431) 879795 (Redaksi), (0431) 879790 (Marketing)

Dalam pelaksanaan Rembuk Nasional Pendidikan 2008 pekan depan, empat Kepala Dinas Pendidikan dari dua propinsi dan dua kabupaten/kota bakal membawakan materi mengenai terobosan kebijakan pendidikan di daerahnya masing-masing. Salah satunya adalah Kepala Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Sulut, Drs Djouhari Kansil MPd yang akan membawakan materi mengenai isu dan langkah-langkah upaya peningkatan kinerja pembangunan di daerah.
Kegiatan ini menu-rut Kansil Selasa (29/01) kemarin, akan digelar 4-6 Fe-bruari 2008 menda-tang di Pusat Pendi-dikan dan Pelatihan Depdiknas Depok. “Nantinya akan diba-has mengenai tujuh isu pokok pendidikan, bagai-mana capaian pendidikan di daerah serta pelaksanaan sembilan kebijakan pendi-dikan dalam hal ini strategi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. termasuk di dalamnya sertifikasi guru,” papar Kansil.
Mengenai pelaksanaan serti-fikasi guru ini menurut Kansil saat ini tinggal me-nunggu hasil dari Unima selaku Lem-baga Pendidik dan Tenaga Kependi-dikan (LPTK). Untuk itu secara khusus Kansil mengingat-kan agar data yang diberikan nantinya benar-benar valid. “Sebab ini kan menyangkut keuangan, jangan sampai kita salah melakukan pembayaran. Se-hingga menimbulkan ke-cemburuan dan ketidak-percayaan di kalangan guru,” tegasnya.
Untuk itu, lanjut mantan Ke-pala Badan Diklat Sulut ini, diperlukan sinergitas antar instansi terkait dalam hal ini Diknas. Pasalnya data guru yang disampaikan Diknas ka-bupaten/kota tidak melewati Diknas Sulut tapi langsung ke perguruan tinggi untuk ke-mudian diteruskan pusat. “Tapi propinsi juga harus ta-hu mengenai data tersebut, sebab propinsi yang mena-ngani pembayarannya. Ter-masuk juga mengenai kuota, jika kurang apa kendalanya,” urai Kansil.
Hanya saja, saat ini pihak-nya belum menerima tembu-san data guru dari masing-masing diknas kabupaten/kota. “Sehingga kami langsung menjemput bola,” katanya se-raya menambahkan bahwa selain untuk meningkatkan mutu pendidikan, sertifikasi juga bertujuan untuk mening-katkan kesejahteraan guru.
Sebelumnya Direktur Jende-ral Peningkatan Mutu Pendi-dik dan Tenaga Kependidikan (Dirjen PMPTK) Departemen Pendidikan Nasional (Depdik-nas), Baedhowi menyatakan bahwa pemerintah akan me-lakukan terobosan baru da-lam pelaksanaan sertifikasi guru pada 2008, terkait masih lambannya proses sertifikasi guru di sejumlah daerah di Indonesia, khususnya pencair-an tunjangan profesi guru. 
Dalam hal ini dana akan di-desentralisasi, yakni dengan menggunakan dana dekon-sentrasi. Sebab selama ini implementasi sertifikasi guru, dari sisi bobotnya masih sen-tralisasi, yakni anggaran dan kebijakannya di pusat, mes-kipun implementasi sertifikasi berada di LPTK.(vic)