Alamat: Kompleks Ruko Megamas, Blok IB No. 38, Manado Telp: (0431) 879799 Fax: (0431) 879795 (Redaksi), (0431) 879790 (Marketing)

Usulan kubu Golkar agar Soeharto (alm) diberi gelar pahlawan nasional, ditentang berbagai kalangan. Salah sa-tunya mantan Ketua MPR, Amien Rais. Meski sempat meminta masyarakat mema-afkan Soeharto, namun Amien berpendapat, penguasa Orde Baru itu tidak usah diberi ge-lar pahlawan.
“Itu menimbulkan konflik. Lebih baik tidak usah. Bagi saya, amalan itu lebih pen-ting. Segala amal baik dan bu-ruk Pak Harto sudah dicatat,” ujar Amien di Jakarta, Rabu (30/01). Menurut Guru Besar UGM ini, pemberian gelar tidak penting. Masyarakat kini menunggu janji pemerin-tah untuk mengusut kasus perdata Soeharto.
“Pengakuan manusia tidak begitu penting. Sekarang ma-syarakat menanti-nanti janji pemerintah. Menjelang Pak Harto meninggal, pemerintah mengatakan kasus perdata bisa dilanjutkan. Sampai ka-pan pun ini yang harus ditin-daklanjuti dengan konkret,” beber Amien.
Lalu apakah pantas Soehar-to diberi gelar pahlawan? “Le-bih baik lupakan dulu, tidak usah dibicarakan,” ucap Amien. Soal kasus hukum Seoharto, Amien meminta Presiden SBY mengusutnya. Di sisi lain, usulan gelar pah-lawan untuk Soeharto dinilai sebagai manuver Golkar demi kepentingan Pemilu 2009. “Itu akal-akalan Golkar saja untuk meraup suara pendu-kung fanatik Soeharto dalam Pemilu 2009,” kata pengamat politik UI, Arbi Sanit yang dilansir detik.com.
Menurut Arbi, pemberian ge-lar pahlawan harus memper-timbangkan jasa dan morali-tas tokoh yang diusulkan. Da-lam konteks Soeharto, Arbi menilai Soeharto layak men-dapatkan gelar pahlawan. Tetapi kelayakan Soeharto tersebut terganjal dari mora-litasnya yang mengaitkan dirinya dengan berbagai kasus tuduhan pelanggaran HAM sampai korupsi.
“Kalau dari jasa-jasanya, Soeharto layak dapat gelar itu. Tetapi karena dia juga ba-nyak dosanya, jadi separuh-separuh. Masa jadi pahlawan separuh,” kilah Arbi.
Dosa Soeharto, lanjut Arbi, tidak hanya dicatat oleh kor-ban pelanggaran HAM masya-rakat Indonesia, tetapi juga oleh dunia. Karena itulah ge-lar pahlawan bagi Soeharto sangat berat diberikan. “Do-sanya Soeharto terkait pe-langgaran HAM dicatat dunia. Kalau dicatat orang Indonesia saja kita bisa hapus dengan permaafan kita. Ini yang memberatkan,” jelas pria ber-kuncir ini.
Bagaimana kalau Golkar tetap ngotot dengan usulnya? “Kalau Golkar tetap ngotot, ya Golkar saja yang memberikan gelar pahlawan. Karena sam-pai kiamat Golkar diuntung-kan oleh Soeharto. Jangan memaksa semua rakyat ber-sikap seperti Golkar atas na-ma negara,” cetus pengamat vokal ini.
Sedangkan wacana pembe-rian gelar pahlawan nasional bagi Soeharto belum menjadi agenda pemerintah. Prioritas saat ini adalah penyelesaian kasus perdata yayasan milik penguasa Orde Baru itu. De-mikian kata Jubir Kepreside-nan Andi Mallarangeng. “Pe-merintah tidak berwacana, ta-pi jalankan tugas dan kewa-jiban sesuai prioritas. Bahwa apa yang menjadi hak milik negara harus kembali pada negara,” ujar dia.
Meski demikian, menurut-nya, Presiden SBY tidak mem-permasalahkan bila masyara-kat berpolemik tentang gelar pahlawan bagi Soeharto. Se-mua pihak punya hak me-nyampaikan usul dan ide ba-gaimana langkah dianggap tepat untuk Soeharto. “Ini ne-gara demokrasi, semua boleh usul ini dan itu. Silakan pe-ngamat, anggota dewan, ma-syarakat bahkan media mas-sa berwacana,” ujar Malla-rangeng.(dtc/zal)