Alamat: Kompleks Ruko Megamas, Blok IB No. 38, Manado Telp: (0431) 879799 Fax: (0431) 879795 (Redaksi), (0431) 879790 (Marketing)

Penghitungan suara di Pilkada Sitaro belum final. Na-mun sejauh ini, jagoan PDIP (Tonny Supit-Piet Kuerah) me-raih suara terbanyak dalam perhitungan suara sementara. Tapi bagi Partai Golkar yang mengusung Martinus Manoi-Denny Tindas (Matimade), te-lah terjadi kecurangan di pil-kada.
Korwil Partai Golkar untuk Su-lut, Rene Manembu menga-takan, info yang diterima pi-haknya, pelaksanaan pilkada tersebut diduga cacat hukum. Sehingga PG akan mengu-payakan persoalan tersebut diselesaikan di meja hijau. “Informasi yang DPP terima, ribuan pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya,” katanya kepada Komentar di Jakarta, kemarin (01/07).
Namun info tersebut masih akan diklarifikasi lagi, tam-bahnya. Tapi jika hal itu be-nar, maka Golkar akan mela-kukan gugatan hukum terha-dap pelaksanaan pilkada ter-sebut. “Tapi ini sifatnya masih berupa laporan yang diterima DPP. Jika benar adanya, ma-ka kita akan melakukan gu-gatan untuk membatalkan hasil pilkada,” tandasnya. 
Pasalnya, lanjut Rene, per-soalan tersebut sangat mem-pengaruhi perolehan suara calon yang diusungnya. “Ka-lau suara hanya 20 atau 30 orang, nggak masalah. Tetapi infonya ribuan orang yag ti-dak dapat menggunakan hak pilihnya. Padahal orang terse-but mempunyai hak pilih dan dijamin hak konstitusinya,” paparnya. 
Dia sendiri tidak memper-soalkan menang atau kalah, jika dilakukan dengan benar. “Bila dilakukan dengan benar maka kita siap menerima ke-kalahan itu. Tetapi jangan ada rekayasa. Apalagi sampai mempengaruhi kemenangan salah satu pasangan calon,” tandasnya.
DEMOKRASI
Rencana Partai Golkar (PG) menempuh proses hukum ter-kait hasil penghitungan suara Pilkada Sitaro, ditanggapi kubu PDIP. Menurut Sekre-taris DPD PDIP Sulut, Frang-ky Wongkar SH, harusnya semua pihak bisa dewasa da-lam berdemokrasi, dalam arti menghormati semua proses politik yang telah berjalan. 
Wongkar yang dihubungi harian ini via ponsel tadi (01/07) malam mengungkapkan, dalam beberapa pilkada, termasuk yang terakhir di Bolmut, PDIP juga merasa ada hal-hal tertentu yang diang-gap merugikan dan melang-gar hukum. “Namun kita ber-usaha untuk selalu meng-hormati proses politik yang berjalan dalam pilkada dan akhirnya dengan jiwa besar mengakui kemenangan calon dari partai lain,” tukasnya. 
Kendati begitu, Wongkar mengatakan, sah-sah saja apabila ada keinginan dari PG untuk melakukan upaya hukum. “Langkah ini wajar ditempuh siapa saja yang merasa diperlakukan tidak adil sepanjang hal tersebut masih dalam koridor pilkada itu sendiri, bukan malah lari dari substansi,” ujar Se-kretaris Komisi A DPRD Sulut ini. 
Bagi PDIP, tambah Wong-kar, tidak ada masalah ada-nya upaya hukum dari PG. Subjek dari upaya hukum terkait penyelenggaraan pilkada, di mana penyeleng-garanya adalah KPU. “Pen-deknya, upaya hukum ini kan tak terkait langsung dengan PDIP. Tetapi sekali lagi se-benarnya kita harus dewasa berdemokrasi dan belajar menghormati proses politik yang sudah berjalan,” pung-kasnya.(zal/ftj)