Pemkab Minsel akhirnya menindaklanjuti kabar yang menyebutkan banyak PNS (Pegawai Negeri Sipil) di kabupaten tersebut yang terlibat menjadi pengurus parpol (partai politik). Hal ini ditandai dengan telah diterjunkan-nya tim BKD Minsel untuk menelusuri sejauh mana kebenaran informasi tersebut. 

Ditegaskan Plt Kepala BKD Minsel, Drs Rory Ferdinandus, diterjunkannya tim BKD itu menyusul keluarnya perintah langsung Bupati Minsel, Drs Ramoy Markus Luntungan (RML) pekan lalu. “Untuk itu, kami mengimbau, sebelum ada tindakan tegas dari BKD terkait pelanggaran kode etik demiki-an, kepada oknum-oknum PNS diminta untuk segera menen-tukan sikap. Ingin terus menja-di abdi negara yakni PNS atau mau menjadi politisi,” tandas Ferdinandus.
Dijelaskan, sesuai amanat dan peraturan PNS serta pe-tunjuk atasan, pihaknya ditun-tut untuk menindak tegas ok-num PNS yang terlibat masuk partai. Soal pemberlakuan sangsi bilamana terbukti, me-nurutnya bukan cuma isapan jempol. “Bila tim BKD berhasil menemukan ada PNS terlibat, dipastikan akan diikuti dengan penerapan sanksi,” tegasnya.
Seperti diberitakan sebelum-nya, mendekati moment pesta demokrasi Pemilu 2009 di-tengarai ada sejumlah oknum PNS, baik dari kalangan guru, maupun lurah dilaporkan sejumlah warga telah menjadi pengurus bahkan pimpinan sejumlah parpol di Min-sel.(pen)