Alamat: Kompleks Ruko Megamas, Blok IB No. 38, Manado Telp: (0431) 879799 Fax: (0431) 879795 (Redaksi), (0431) 879790 (Marketing)

Polemik Musyawarah Kota (Muskot) KNPI Kota Tomohon yang berbuntut pada ancaman pidana oleh Panitia Pelaksana Muskot II KNPI sebagaimana disampaikan Stevi Tampi se-laku pimpinan sidang, ditang-gapi oleh beberapa Organisasi Kepemudaan (OKP) Tomohon. 
Tanggapan tersebut datang dari Novri Makalew (Sekretaris Jenderal PMKRI), Donald Ku-hon (Komando Inti Mahatidana Pemuda Pancasila), James Mandagi (MAPANCAS), Hen-dri Pusung (Wirakarya), Albert Lalandos (GAKARI), Reynald Wanget (MKGR) dan Nurhayati Suratinoyo dari OKPI. 
Lewat release yang diterima harian ini, Rabu (02/07), para OKP tersebut menyatakan, proses dialektika dan dinamika muskot telah melahirkan bebe-rapa komitmen moral yang di-sampaikan pihak panitia. Di ma-na keputusan sepenuhnya ten-tang muskot II KNPI Tomohon di-serahkan pada DPD I dan apa-pun keputusannya harus dite-rima oleh semua pihak dengan legowo. 
Para OKP ini mencontohkan pleno terbuka DPD I KNPI yang dilaksanakan pada 20 Juni 2008 di Sekretariat DPD I yang diha-diri panitia muskot dan DPD II Tomohon serta OKP-OKP yang ada di Tomohon.
“Waktu itu mereka (panitia, red) menyatakan secara resmi bahwa keputusan muskot II KNPI To-mohon diserahkan penuh kepa-da DPD I. Dan apapun yang akan menjadi keputusan harus dihor-mati oleh semua pihak,” ung-kapnya.
Tapi anehnya, lanjut para OKP ini justru keputusan dari DPD I tidak dihormati panitia dan ma-lah mengambil keputusan untuk mempidanakan lewat PN Ton-dano. “Ini kan sebuah sikap yang tidak dewasa” papar me-reka. 
Sementara di tempat terpisah Wandi Wewengkang selaku Mandataris Pemuda Katolik To-mohon dalam Muskot II KNPI menyatakan, sikap panitia masih dalam tataran reaksioner dan politis ketika ada keputusan DPD I. 
“Sikap mempidanakan DPD I merupakan sebuah reaksi poli-tik. Dan itu wajar, tapi harus di-dasarkan pada fakta hukum yang jelas dan bukan hanya pada asumsi-asumsi politis yang tidak bernilai,” ujar Weweng-kang. 
Wewengkang menilai, kepu-tusan DPD I yang menunjuk caretaker merupakan sebuah keputusan yang bijaksana da-lam tataran pengawalan nilai demokrasi dan perwujudan semangat kelembagaan KNPI sebagai tempat berhimpun semua potensi orang muda. 
“Sebaliknya, ketika OKP-OKP tidak diakomodir dan pro-ses persidangan dalam muskot tidak sesuai mekanisme, maka KNPI sudah tidak layak dika-takan sebagai wadah berhim-pun potensi kepemudaan yang menjunjung tinggi nilai de-mokrasi dan semangat keber-samaan dalam keragaman,” tukasnya.(imo)