NEWS PAPER | HARIAN KOMENTAR

Jika tak ada aral melintang, hari ini (02/06), KPU Bol-mong akan menyerahkan rancangan jadwal tahapan pelak-sanaan Pilwako kepada Pemkot dan Dekot KK. Terkait dengan itu, Ketua DPC Partai Demokrat Kotamobagu, Ishak Sugeha, mengingatkan tiga institusi ini agar mem-pertimbangkan hari pemungutan suara.

Menurut Sugeha, baiknya dilaksanakan akhir Juli atau awal Agustus. 20 Agustus, dianggap sudah sangat ter-lambat. �Persoalannya, jika pemungutan suara 20 Agus-tus berarti tinggal sebulan lagi jabatan penjabat walikota berakhir, yakni 23 September. Apabila terjadi dua kali pu-taran karena tidak ada kan-didat yang memperoleh du-kungan 30 persen atau lebih, maka jabatan waliktoa tentu harus diperpanjang lagi. Yang dikhawatirkan Pilwako belum tuntas sampai Oktober, se-mentara aktivitas pilkada di seluruh daerah dibatasi ha-nya sampai bulan Oktober. Karena menjelang Pemilu dan Pilpres 2009,� jelas Sugeha.
Sedangkan soal alasan KPU bahwa tender harus 45 hari, memang itu sudah sesuai dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Peng-adaan Barang dan Jasa Pe-merintah. Namun Ishak Su-geha berpendapat masih bisa dipersingkat jadi 35 hari. Antaranya dengan memper-pendek masa evaluasi. Sebab yang tidak bisa diubah� hanya masa pengumuman dan pengambilan dokumen, serta masa sanggahan.
�Sekali lagi saya sarankan agar Pilwako idealnya akhir Juli atau sebelum 10 Agus-tus,� kuncinya.
KONSPIRASI
Di sisi lain, terkait penun-daan tersebut, menuai sorot-an berbagai elemen masyara-kat KK. Sebab terkesan ada-nya konspirasi antara KPU dan walikota. �Entah apa tu-juannya, tetapi kami melihat bahwa penundaan ini meru-pakan satu bentuk kons-pirasi. Dan sangat disayang-kan karena diduga kuat per-masalahan ini melibatkan pihak-pihak yang harusnya memperlancar Pilwako,� kata Refly Mokodongan dan Su-yono Datundugon, menyikapi polemik Pilwako yang tak kunjung selesai tersebut.
Dikatakan warga KK lain-nya, Rum Daun saat ini pi-haknya sudah sangat meng-harapkan lahirnya seorang walikota pilihan rakyat. �Te-tapi kalau kemudian diha-langi begini, bisa-bisa rakyat marah. Dan saya kira baik walikota maupun KPU jangan sampai membuat rakyat ma-rah baru bertindak,� tukas-nya tegas.
Ditambahkan, Johanis Ma-nopo dan Rusly Monoarfa, sejauh ini pihaknya melihat bahwa tidak ada upaya positif dari penyelenggara untuk melaksanakan Pilwako sesuai jadwal. �Mereka justru sibuk menunda jadwal Pilwako se-mentara tahapannya tidak diseriusi,� tukas mereka.
Kondisi ini sangat disa-yangkan, sebab sejumlah daerah pemekaran lainnya tidak ada yang menunda Pilkada dan tetap berjalan sebagaimana yang sudah diagendakan sebelumnya. �Dan yang penting diingat suksesnya pejabat walikota mengemban tugas, diukur dengan pelaksanaan Pilwako karena itu adalah tugas uta-manya,� tukas tukas Moko-dongan.(tus/ami)