HANYA SATU UNTUK SEMUA

 

 
NEWS CATEGORIES

 

Alamat: Kompleks Ruko Megamas, Blok IB No. 38, Manado
Telp: (0431) 879799 Fax: (0431) 879795 (Redaksi), (0431) 879790 (Marketing)

Berita Politik dan Pemerintahan

02 Juni 2008

Juknis Pemotongan Proyek Belum Turun


Kendati pemerintah pusat telah menetapkan pemberla-kuan pemotongan pekerjaan proyek, pascakenaikan BBM , namun sampai sejauh ini belum ada aturan sebagai landasan untuk menjalankan kebijakan tersebut. “Memang kebijakan itu diberlakukan sebagai upaya penghematan yang diberlaku-kan oleh pemerintah pusat dan selanjutnya akan diikuti oleh daerah. Namun sampai sejauh ini, kita belum menerima lapor-annya,” ungkap Gubernur Su-lut, Drs SH Sarundajang saat menjawab wartawan, akhir pe-kan lalu.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Pemprop Sulut, Drs Robby Mamuaja, mengatakan bahwa kebijakan ini siap dilak-sanakan. Meski pada dasarnya, hal ini akan mempengaruhi rea-lisasi proyek yang tengah di-kerjakan. 
“Pemangkasan ini adalah ben-tuk penghematan. Dan jika hal ini diharuskan untuk kita laku-kan. Tentunya kita siap untuk menjalankannya. Hanya saja, untuk melaksanakannya kita harus ada dukungan aturan,” tuturnya seraya menambah-kan, karena belum adanya aturan tersebut maka belum di-ketahui seberapa besar ang-garan proyek-proyek yang akan dipotong.
Keputusan penghematan ter-sebut, lanjut Mamuaja yang pasti akan memberatkan, ka-rena target pembangunan khu-susnya untuk proyek-proyek World Ocean Conference (WOC) akan terganggu. “Memang pe-motongan ini sangat meng-khawatirkan, karena akan menjadi salah satu hambatan pada pekerjaan proyek. Tetapi jika harus diatur sedemikian rupa, yah kita akan menyesuai-kannya. Hanya saja, untuk hal ini kan diatur dalam juknis. Ja-di kita ikuti saja,” tegasnya.
Pemotongan anggaran ini, ka-ta dia, memang terasa membe-ratkan. Sebab, yang terkena dampaknya adalah masyarakat yang menginginkan pemba-ngunan berjalan seperti yang di-harapkan. Tetapi akan lebih pa-rah jika anggaran yang sudah direncanakan, tetapi sampai se-jauh ini belum dapat direali-sasikan. Contohnya saja ada-lah, DIPA dari sejumlah SKPD, seperti Dinas Kesehatan. 
“Sampai sekarang DIPA dari instansi ini belum dikucurkan. Dengan demikian pekerjaan fisik yang sudah direncanakan belum dapat dikerjakan. Meski demikian, dalam menjalankan evaluasi pada pekan menda-tang, hal ini bakal menjadi ca-tatan yang akan kita bahas ber-sama, terutama untuk me-ngetahui apa yang menjadi per-soalannya,” katanya.(eda)

  
© Copyright 2003 Komentar Group. All rights reserved. webadmin